Post on 10-Jul-2016
K E D U D U K A N D E S A D A L A M T A T A P E M E R I N T A H A NI N D O N E S I A S E S U A I U N D A N G - U N D A N G N O . 6 T A H U N
2 0 1 4 T E N T A N G D E S A
O L E H :S A R J I Y A N T O , S E . , M B A
F A K U L T A S E K O N O M I D A N B I S N I SU N I V E R S I T A S S E B E L A S M A R E T S U R A K A R T A
K E D U D U K A N D E S A D A L A M T A T A P E M E R I N T A H A NI N D O N E S I A S E S U A I U N D A N G - U N D A N G N O . 6 T A H U N
2 0 1 4 T E N T A N G D E S A
O L E H :S A R J I Y A N T O , S E . , M B A
F A K U L T A S E K O N O M I D A N B I S N I SU N I V E R S I T A S S E B E L A S M A R E T S U R A K A R T A
MENGAPA UU DESA PENTING???
Sebagai bagian dari agenda revisi Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahSebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang ada di desa baik dibidangekonomi, politik, sosial- budaya dan lingkunganSebagai salah satu upaya untuk mempercepat
pembangunan desa dalam rangka mempercepatkesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa
Sebagai bagian dari agenda revisi Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahSebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang ada di desa baik dibidangekonomi, politik, sosial- budaya dan lingkunganSebagai salah satu upaya untuk mempercepat
pembangunan desa dalam rangka mempercepatkesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa
ARTI PENTING UU DESA BAGI TATA PEMERINTAHAN
Untuk mewujudkan sinergitas PemberdayaanPemerintahan Desa & Masyarakat DesaMengatasi isu marginalisasi desa dan mempercepat
Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanMemperkokoh persatuan Bangsa dlm kaitan NKRI
Untuk mewujudkan sinergitas PemberdayaanPemerintahan Desa & Masyarakat DesaMengatasi isu marginalisasi desa dan mempercepat
Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanMemperkokoh persatuan Bangsa dlm kaitan NKRI
Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, pengaturanmengenai Desa diatur dalam staatsblad Tahun 1906 Nomor83 yang lebih dikenal dengan Inlandsche gementeeordonnatie (I.G.O) yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
Prasasti himad-walandit (1350) menyebut kata desa,pejabat/pemerintah desa (bayu surianingrat, 1985: 14-16)
SEJARAH DESA DARI MASA KERAJAAN – MASAPENJAJAHAN
4
Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, pengaturanmengenai Desa diatur dalam staatsblad Tahun 1906 Nomor83 yang lebih dikenal dengan Inlandsche gementeeordonnatie (I.G.O) yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
Staatsblad Tahun 1938 Nomor 490 yang dikenal denganInlandsche gementee ordonnatie buitengewesten (I.G.O.B).yang berlaku untuk desa-desa di luar wilayah Jawa danMadura.
Pasal 18 UUD 1945 berserta penjelasannya, yang menegaskanbahwa:“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan denganUndang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasarpermusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”
PENGATURAN DESA MASA PELAKSANAAN UUD 1945SEBELUM AMANDEMEN
Masa ini berlaku sejak dibentuknya negara hingga tahun 1999. Dalamdekade ini berlaku UU No.1 Tahun 1945, UU No.22 Tahun 1948, UUNo.1 Tahun 1957, UU No.19 Tahun 1965, dan UU No.5 Tahun 1979.
Pasal 18 UUD 1945 berserta penjelasannya, yang menegaskanbahwa:“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan denganUndang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasarpermusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 makapenjelasan Pasal 18 sebagaimana aslinya telah dihilangkan.Esensi kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18Bayat 2 dalam batang tubuh. Sedangkan pengertian desa danpemerintahannya secara tersirat terdapat dalam Pasal 18 ayat 7
PENGATURAN DESA MASA PELAKSANAAN UUD 1945SETELAH AMANDEMEN
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 makapenjelasan Pasal 18 sebagaimana aslinya telah dihilangkan.Esensi kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18Bayat 2 dalam batang tubuh. Sedangkan pengertian desa danpemerintahannya secara tersirat terdapat dalam Pasal 18 ayat 7
Pasal 18 ayat 7 : “Susunan dan tata cara penyelenggaraanpemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.”
Pasal ini diartikan mengatur susunan pemerintahan daerah provinsi dankabupaten/kota serta seluruh tatanan pemerintahan yang ada di bawahkabupaten/kota (kecamatan, kelurahan dan desa).
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkanasal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistemPemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (UU No . 22Tahun 1999 )
PENGATURAN DESA MASA PELAKSANAAN ERAOTONOMI DAERAH
7
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia. ( UU No. 32 Tahun 2004)
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkanasal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistemPemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (UU No . 22Tahun 1999 )
KEPENTINGAN NASIONAL TERHADAP DESA
Desa sebagai bagian dari visi : kebangsaan,kewarganegaraan dan kedaulatan hukum.
Desa sebagai basis untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat
Desa sebagai basis bagi bekerjanya praktek-praktekdemokrasi.
Desa sebagai bagian dari visi : kebangsaan,kewarganegaraan dan kedaulatan hukum.
Desa sebagai basis untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat
Desa sebagai basis bagi bekerjanya praktek-praktekdemokrasi.
HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN DESA
1) Desa merupakan bagian dari negara sehingga desaharus terintegrasi dan tunduk pada kedaulatannegara.
2) Desa berada dalam wilayah kabupaten/kota tetapibukan berada dalam subsistem pemerintahankabupaten/kota.
3) Negara tidak boleh absen dan melakukan isolasiterhadap desa, tetapi juga tidak perlu melakukanintervensi secara berlebihan terhadap desa.
4) Hubungan antara negara dengan desa didasarkanpada tiga asas yaitu: asas pengakuan, asassubsidiaritas dan asas delegasi.
1) Desa merupakan bagian dari negara sehingga desaharus terintegrasi dan tunduk pada kedaulatannegara.
2) Desa berada dalam wilayah kabupaten/kota tetapibukan berada dalam subsistem pemerintahankabupaten/kota.
3) Negara tidak boleh absen dan melakukan isolasiterhadap desa, tetapi juga tidak perlu melakukanintervensi secara berlebihan terhadap desa.
4) Hubungan antara negara dengan desa didasarkanpada tiga asas yaitu: asas pengakuan, asassubsidiaritas dan asas delegasi.
ASAS-ASASHUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN DESA
1.Asas Pengakuan (Rekognisi)Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan olehkonstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisimencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangunkeadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadapkemandirian desa.
Yang strategis adalah rekognisi terhadap:Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisidan institusi lokal.
1.Asas Pengakuan (Rekognisi)Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan olehkonstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisimencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangunkeadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadapkemandirian desa.
Yang strategis adalah rekognisi terhadap:Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisidan institusi lokal.
ASAS-ASASHUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN DESA
2. Asas SubsidiaritasAsas Subsidiaritas adalah pengutamaan pengambilan keputusanmaupun penyelesaian masalah untuk ditangani oleh organisasiyang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat.Penetapan urusan kepentingan masyarakat setempat yangberskala lokal sebagai kewenangan Desa.
2. Asas SubsidiaritasAsas Subsidiaritas adalah pengutamaan pengambilan keputusanmaupun penyelesaian masalah untuk ditangani oleh organisasiyang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat.Penetapan urusan kepentingan masyarakat setempat yangberskala lokal sebagai kewenangan Desa.
ASAS-ASASHUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN DESA
3. Asas DelegasiUrusan pemerintahan yang berorientasi pada public goods,berskala lokal, dan lebih dekat dengan urusan warga desaakan lebih efektif-efisien apabila menjadi domain otoritas danakuntabilitas desa.
One Village One Plan - One Village One Budget System
3. Asas DelegasiUrusan pemerintahan yang berorientasi pada public goods,berskala lokal, dan lebih dekat dengan urusan warga desaakan lebih efektif-efisien apabila menjadi domain otoritas danakuntabilitas desa.
One Village One Plan - One Village One Budget System
GAMBAR PERGESERANPARADIGMA PENGATURAN TENTANG DESA
MASA TRANSISI
OTONOMI PENGAKUAN
∗ Alokasi Dana Desa (ADD)∗ Sekdes PNS∗ Pembagian wewenang Kab/Kota
dengan Desa∗ Perdes ada dalam tata urut per-
UU-an∗ Tugas pembantuan kepada desa∗ Perencanaan Desa sebagai bagian
dari Sistem PerencanaanPembangunan Daerah
MASA TRANSISI
OTONOMI PEMBERIAN
∗ Alokasi Dana Desa (ADD)∗ Sekdes PNS∗ Pembagian wewenang Kab/Kota
dengan Desa∗ Perdes ada dalam tata urut per-
UU-an∗ Tugas pembantuan kepada desa∗ Perencanaan Desa sebagai bagian
dari Sistem PerencanaanPembangunan Daerah
Sumber: Prof Sadhu, 2013
GAMBAR PERGESERANPARADIGMA PENGATURAN TENTANG DESA
ARAH PENGEMBANGAN UU DESA???
OTONOMI PENGAKUAN
ARAH PENGEMBANGAN UU DESA???
OTONOMI PEMBERIANSumber: Prof Sadhu, 2013
DUALISME PARADIGMA PENGATURAN DESA
Desa sebagai self-governing community– Organisasi komunitas yang mempunyai pemerintahan, namun lepas
(di luar) struktur birokrasi negara– Negara mengakui keberadaan lembaga desa dan organisasi warga
sebagai bagian dari hak kewargaan Desa sebagai local self government
– Keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan
– Organisasi pemerintahan otonom tetapi berada dalam sistempemerintahan yang lebih luas
– Negara memberikan kewenangan dan memfasilitasi desa untukmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan lebih efektif jika dilakukan ditingkat desa
Desa sebagai self-governing community– Organisasi komunitas yang mempunyai pemerintahan, namun lepas
(di luar) struktur birokrasi negara– Negara mengakui keberadaan lembaga desa dan organisasi warga
sebagai bagian dari hak kewargaan Desa sebagai local self government
– Keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan
– Organisasi pemerintahan otonom tetapi berada dalam sistempemerintahan yang lebih luas
– Negara memberikan kewenangan dan memfasilitasi desa untukmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan lebih efektif jika dilakukan ditingkat desa
Beberapa Gagasan Mengenai ‘Desa’ Sebagai LocalSelf Governmen Di Indonesia
Gagasan desa sebagai local self government sudah munculsejak persiapan kemerdekaan dalam sidang PPKI danBPUPKI.– Muh. Yamin membagi sistem pemerintahan Indonesia ke
dalam: 1) negeri, desa dan segala persekutuan hukumadat; 2) pemerintah pusat; dan 3) pemerintah daerah.
– Soepomo membagi pemerintah ke dalam pemerintahpusat dan daerah yang teridiri atas: 1) daerah swapraja; 2)daerah istimewa; dan 3) desa, nagari, marga danpersekutuan hukum adat.
Gagasan desa sebagai local self government sudah munculsejak persiapan kemerdekaan dalam sidang PPKI danBPUPKI.– Muh. Yamin membagi sistem pemerintahan Indonesia ke
dalam: 1) negeri, desa dan segala persekutuan hukumadat; 2) pemerintah pusat; dan 3) pemerintah daerah.
– Soepomo membagi pemerintah ke dalam pemerintahpusat dan daerah yang teridiri atas: 1) daerah swapraja; 2)daerah istimewa; dan 3) desa, nagari, marga danpersekutuan hukum adat.
Beberapa Gagasan Mengenai ‘Desa’ Sebagai LocalSelf Government Di Indonesia
Gagasan mengenai desa sabagai local Self Governmentjuga muncul dalam bentuk perundang-undangan yaitu:UU 1/1945 tentang Pemda: Disebut Pemda Tingkat
III yang teridiri atas kota kecil, desa, Nagari, marga.Masing-masing diberi hak untuk menata dirinyasendiri.UU 22/1948 pasal 18, menyatakan daerah otonom
yang terbawah adalah desa, nagari, marga dan kotakecil.UU 19/1965 tentang Desa Praja. Desa Praja adalah
daerah otonom Tingkat III.
Gagasan mengenai desa sabagai local Self Governmentjuga muncul dalam bentuk perundang-undangan yaitu:UU 1/1945 tentang Pemda: Disebut Pemda Tingkat
III yang teridiri atas kota kecil, desa, Nagari, marga.Masing-masing diberi hak untuk menata dirinyasendiri.UU 22/1948 pasal 18, menyatakan daerah otonom
yang terbawah adalah desa, nagari, marga dan kotakecil.UU 19/1965 tentang Desa Praja. Desa Praja adalah
daerah otonom Tingkat III.
Hilangnya Ide & Praktek Desa sebagai Local SelfGovernance
Gagasan mengenai desa sebagai daerah otonom terkuburdengan UU 5/1979 dan perubahan konstitusi UUD 1945.UU 5/1975:
– Mengontrodusi ‘Kecamatan’ sebagai kesatuan wilayah.– Desa unit administrasi di bawah kecamatan– Sebagai implikasinya:
• Desa dipecah-pecah menjadi kecil• Desa tunduk kepada kecamatan (local state
administration) Amandemen UUD 1945
– Pasal 18A, menutup kemungkinan desa menjadi Local SelfGovernment.
Gagasan mengenai desa sebagai daerah otonom terkuburdengan UU 5/1979 dan perubahan konstitusi UUD 1945.UU 5/1975:
– Mengontrodusi ‘Kecamatan’ sebagai kesatuan wilayah.– Desa unit administrasi di bawah kecamatan– Sebagai implikasinya:
• Desa dipecah-pecah menjadi kecil• Desa tunduk kepada kecamatan (local state
administration) Amandemen UUD 1945
– Pasal 18A, menutup kemungkinan desa menjadi Local SelfGovernment.
*Keanekaragaman* Demokratisasi* Hak-hak tradisional (Asal Usul)* Partisipasi* Pemberdayaan masyarakat
ASAS UU DESA SEBAGAI HYBRID SGC - LSG
NEGARAREKOGNISI
DELEGASI
*Keanekaragaman* Demokratisasi* Hak-hak tradisional (Asal Usul)* Partisipasi* Pemberdayaan masyarakat
SUBSIDIARITAS SGCLSG
WARGA NEGARA = WARGA DESA
MODERNITAS TRADISI
Undang-Undang No.6 Tahun 2014tentang Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada PrinsipnyaUntuk Mendudukkan Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat YangBerwenang Mengatur Dan Mengurus Kepentingan MasyarakatSetempat (Local Self Community), Meliputi ;Hak asal usul, tradisional dan sosial budaya masyarakat.Urusan lokal yang berkembang di desa.Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi
dan pusat (nasional).
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada PrinsipnyaUntuk Mendudukkan Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat YangBerwenang Mengatur Dan Mengurus Kepentingan MasyarakatSetempat (Local Self Community), Meliputi ;Hak asal usul, tradisional dan sosial budaya masyarakat.Urusan lokal yang berkembang di desa.Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi
dan pusat (nasional).
1. Kedudukan desa2. Pembangunan Desa3. Pembangunan Kawasan Perdesaan4. Kerjasama Antar Desa5. Lembaga Kemasyarakatan Desa6. Keuangan, Aset, dan BUM Des
6 (Enam) Pokok Pengaturan Dalam UU No.6Tahun 2014 ttg Desa
1. Kedudukan desa2. Pembangunan Desa3. Pembangunan Kawasan Perdesaan4. Kerjasama Antar Desa5. Lembaga Kemasyarakatan Desa6. Keuangan, Aset, dan BUM Des
KEDUDUKAN DESA Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan
daerah dan nasional. Bentuk desa dalam undang-undang ini adalah sebagai local-self
community, yang dimaknai bahwa semua pelaksanaan tugaspelayanan adalah berbasis masyarakat.
Mengakui keragaman desa-desa dengan membuka ruang bagi daerahkab/kota untuk mengatur hal-hal tentang desa diwilayahnyaberdasarkan asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budayamasyarakat setempat.
DARI ASPEK PENGATURAN, PEMDA DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN MENGENAIDESA WAJIB MEMPERHATIKAN, MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYASEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DANPRINSIP NKRI.
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahandaerah dan nasional.
Bentuk desa dalam undang-undang ini adalah sebagai local-selfcommunity, yang dimaknai bahwa semua pelaksanaan tugaspelayanan adalah berbasis masyarakat.
Mengakui keragaman desa-desa dengan membuka ruang bagi daerahkab/kota untuk mengatur hal-hal tentang desa diwilayahnyaberdasarkan asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budayamasyarakat setempat.
DARI ASPEK PENGATURAN, PEMDA DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN MENGENAIDESA WAJIB MEMPERHATIKAN, MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYASEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DANPRINSIP NKRI.
PengelolaanAset Desa
PengelolaanAset Desa
JejaringHarizoltal
dan Vertikal
JejaringHarizoltal
dan Vertikal
KOMPONEN PENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DALAMPELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
Tata Kelola Desa dalamPenyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunandan Pemberdayaan
Masyarakat
Tata Kelola Desa dalamPenyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunandan Pemberdayaan
Masyarakat
DevolusiPerencanaan
dan KeuanganDesa
DevolusiPerencanaan
dan KeuanganDesa
Usaha(BUMDes)
Usaha(BUMDes)
Prinsip Tata Kelola Desa1. Check and Balance
Kepala Desa Vs BPD2. Demokrasi Perwakilan +
Permusyawaratan3. Proses Demokrasi
Partisipatori
1. RPJM -Desa2. Asset Desa3. Hal-Hal Strategis
Musyawarah Desa(Pasal 54 UU Desa)Musyawarah Desa(Pasal 54 UU Desa)
Badan PermusyawaratanDesa (Pasal 55 – 65)
Badan PermusyawaratanDesa (Pasal 55 – 65)
Kepala Desa (6 thn x 3 )(Pasal 25-53)
Kepala Desa (6 thn x 3 )(Pasal 25-53)
DESAIN KELEMBAGAAN DASAR TATA KELOLA DESA
1. RPJM –dan RKP Desa2. APB Desa3. Peraturan Desa4. Kinerja Pemerintahan5. Kerjasama Desa Dipilih secara
Demokratis
Wagra /MasyarakatWagra /Masyarakat
Badan PermusyawaratanDesa (Pasal 55 – 65)
Badan PermusyawaratanDesa (Pasal 55 – 65)
Kepala Desa (6 thn x 3 )(Pasal 25-53)
Kepala Desa (6 thn x 3 )(Pasal 25-53)
Dipilih secaraLangsung
PerangkatDesa
PerangkatDesa
Panitia(Ad-hock)
Panitia(Ad-hock)
BUM DesBUM Des
LK DesLK Des
TUJUAN NORMATIF PEMBANGUNAN DESA (Pasal 78)
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidupmanusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa,pengembangan potensi ekonomi lokal,pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan gunamewujudkan pengarusutamaan perdamaian dankeadilan sosial.
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidupmanusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa,pengembangan potensi ekonomi lokal,pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan gunamewujudkan pengarusutamaan perdamaian dankeadilan sosial.
Bab IXPembangunan Desa
Bab IXPembangunan Desa
PEMBANGUNAN DESA DALAM KERANGKAUU DESA NO. 6 TAHUN 2014
Bab IX Bagian ke-1Pembungunan Skala
Lokal Desa (DesaMembangun)
Bab IX Bagian ke-2Pembangunan
Kawasan Perdesaan(Membangun Desa)
Bab IX Bagian ke-2Pembangunan
Kawasan Perdesaan(Membangun Desa)
Tata KelolaPemerintahan
Desa
Tata KelolaPemerintahan
Desa
Tata Kelola Supra DesaTata Kelola Supra Desa
Pelayanan, Pembangunan,Pemberdayaan
Desa Sebagai SUBYEKPembangunan1. Konsolidasi
Program/Kegiatan diDesa
2. Konsolidasi danPenguatanKelembagaan Desa
3. Kesatuan perencanaandan Keuangan Desa
4. Penguatan mekanismerepresentasi danakuntabilitas di tingkatLokal
Tata Kelola Desa Membangun
Tata KelolaPemerintahan
Desa
Tata KelolaPemerintahan
Desa
KegiatanPelayanan
Publik
KegiatanPelayanan
Publik
KegiatanPembangunan
KegiatanPembangunan
KegiatanPemberdayaan
Masyarakat
Desa Sebagai SUBYEKPembangunan1. Konsolidasi
Program/Kegiatan diDesa
2. Konsolidasi danPenguatanKelembagaan Desa
3. Kesatuan perencanaandan Keuangan Desa
4. Penguatan mekanismerepresentasi danakuntabilitas di tingkatLokal
Implikasi Tata Kelola Skala Lokal Desa
Desa harus memiliki kewenangan yang jelas– Kewenangan asal-usul azas pengakuan– Kewenangan skala lokal desa azas subsidiaritas– Penugasan
Desa membuat perencanaan program sesuai dengantujuan dan kebutuhan pembangunan.Desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang
memadai.Desa memiliki hak untuk mengelola aset dan
membentuk usaha.Desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri
(swakelola) proyek2 skala desa.
Tata kelola desa dibuat agar ada ‘check and balances’ dalamperencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Desa harus memiliki kewenangan yang jelas– Kewenangan asal-usul azas pengakuan– Kewenangan skala lokal desa azas subsidiaritas– Penugasan
Desa membuat perencanaan program sesuai dengantujuan dan kebutuhan pembangunan.Desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang
memadai.Desa memiliki hak untuk mengelola aset dan
membentuk usaha.Desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri
(swakelola) proyek2 skala desa.
Tata kelola desa dibuat agar ada ‘check and balances’ dalamperencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Musrenbang Kecamatan & PIK
Pemerintahan Kabupaten1. Tata Ruang kawasan Perdesaan2. Unit-unit pelayanan (sekolah, puskesmas)3. Unit-unit pembangunan ekonomi (irigasi,
pasar, jalan, dll)4. Unit Administrasi (Kantor Kecamatan)5. Sistem Informasi Terpadu
Pemerintahan Kabupaten1. Tata Ruang kawasan Perdesaan2. Unit-unit pelayanan (sekolah, puskesmas)3. Unit-unit pembangunan ekonomi (irigasi,
pasar, jalan, dll)4. Unit Administrasi (Kantor Kecamatan)5. Sistem Informasi Terpadu
PemerintahanDesa
PemerintahanDesa
PemerintahanDesa
PemerintahanDesa
Kerjasama•Musyawarah Antar Desa
•Kelembagaan (BKAD)•Kegiatan
MusrenbangKecamatan & PIKPemerintahan
DesaPemerintahan
Desa
Program/KegiatanProgram/Kegiatan Program/
KegiatanProgram/Kegiatan
Program/KegiatanProgram/Kegiatan
PemerintahanDesa
Program/KegiatanProgram/Kegiatan
Program/KegiatanProgram/Kegiatan
Program/KegiatanProgram/Kegiatan
Kerjasama•Musyawarah Antar Desa
•Kelembagaan (BKAD)•Kegiatan
PEMBANGUNANKAWASAN PERDESAAN
Implikasi Terhadap Hubungan Perencanaan danAnggaran Kabupaten - Desa
Perencanaan di desa menghasilkan:Perencanaan desa (menengah + tahunan) yang akan
didanai oleh APBDes. (Village self Planning).Proposal pembangunan kawasan perdesaan yang akan
didanai oleh pemerintah supra desa.
Wahana untuk diskusi pembangunan perdesaan adalah:Musyawarah antar desa ruang inisiatif desa.Musyawarah kecamatan -> ruang yang dibuka oleh
pemerintah.Pembangunan sektoral berskala lokal desa didelegasikan
kepada desa.Memfungsikan unit-unit pelaksana (satuan kerja
pembangunan perdesaan melalui mekanismeperencanaan partisipatif.
Perencanaan di desa menghasilkan:Perencanaan desa (menengah + tahunan) yang akan
didanai oleh APBDes. (Village self Planning).Proposal pembangunan kawasan perdesaan yang akan
didanai oleh pemerintah supra desa.
Wahana untuk diskusi pembangunan perdesaan adalah:Musyawarah antar desa ruang inisiatif desa.Musyawarah kecamatan -> ruang yang dibuka oleh
pemerintah.Pembangunan sektoral berskala lokal desa didelegasikan
kepada desa.Memfungsikan unit-unit pelaksana (satuan kerja
pembangunan perdesaan melalui mekanismeperencanaan partisipatif.
Pembangunan Kawasan Perdesaan(Pasal 83 sd 85)
Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tataruang kabupaten/kota;pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatperdesaan;pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi
perdesaan, danpengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadappelayanan dan kegiatan ekonomi.
Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan olehBupati/Walikota sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah.
Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tataruang kabupaten/kota;pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatperdesaan;pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi
perdesaan, danpengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadappelayanan dan kegiatan ekonomi.
Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan olehBupati/Walikota sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah.
Pembangunan Kawasan Perdesaan(Pasal 83 sd 85)
1. Pembangunan Kawasan yang terkait denganpemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajibmelibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, danpendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan KawasanPerdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melaluiSKPD, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa denganmengikutsertakan masyarakat Desa.
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskalalokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannyakepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
1. Pembangunan Kawasan yang terkait denganpemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajibmelibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, danpendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan KawasanPerdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melaluiSKPD, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa denganmengikutsertakan masyarakat Desa.
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskalalokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannyakepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
Kerjasama Antar Desa ( Pasal 92)
Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:– pembentukan lembaga antar-Desa;– pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat
dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;– perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-
Desa;- pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
Kawasan Perdesaan;- masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada;
dan kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desadapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhanDalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakanmilik 2 (dua) Desa atau lebih.
Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:– pembentukan lembaga antar-Desa;– pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat
dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;– perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-
Desa;- pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
Kawasan Perdesaan;- masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada;
dan kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desadapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhanDalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakanmilik 2 (dua) Desa atau lebih.
Sistem Informasi Pembangunan Desa danPembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 86)
Sistem Informasi di Tingkat KabupatenPemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem informasi Desa danpembangunan Kawasan Perdesaan.Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan
informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kotauntuk Desa.Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi Desa yang dikembangkan olehPemerintah Daerah kabupaten/kota.
Sistem Informasi di Tingkat Desa.Sistem informasi Desa dikelola oleh PemerintahDesa dan dapat diakses oleh masyarakat Desadan semua pemangku kepentingan.
Sistem Informasi di Tingkat KabupatenPemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem informasi Desa danpembangunan Kawasan Perdesaan.Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan
informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kotauntuk Desa.Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi Desa yang dikembangkan olehPemerintah Daerah kabupaten/kota.
Sistem Informasi di Tingkat Desa.Sistem informasi Desa dikelola oleh PemerintahDesa dan dapat diakses oleh masyarakat Desadan semua pemangku kepentingan.
BUM Desa (Pasal 87 – 90)
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkandengan Peraturan Desa.
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:1. pengembangan usaha; dan2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuansosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Desa.
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, danPemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:1.memberikan hibah dan/atau akses permodalan;2.melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan3.memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkandengan Peraturan Desa.
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:1. pengembangan usaha; dan2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuansosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Desa.
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, danPemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:1.memberikan hibah dan/atau akses permodalan;2.melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan3.memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pasal 94)
Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalammembantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.
Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakatDesa sebagai mitra Pemerintah Desa.
Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaanmasyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakanpembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, danlembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakanlembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalammembantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.
Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakatDesa sebagai mitra Pemerintah Desa.
Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaanmasyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakanpembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, danlembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakanlembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
Lembaga Adat Desa (Pasal 95)
Pemerintah dan masyarakat Desa dapat membentuklembaga adat Desa.Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadibagian dari susunan asli Desa yang tumbuh danberkembang atas prakarsa masyarakat Desa.Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah
Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,melestarikan, dan mengembangkan adat istiadatsebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadatmasyarakat Desa.
Pemerintah dan masyarakat Desa dapat membentuklembaga adat Desa.Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadibagian dari susunan asli Desa yang tumbuh danberkembang atas prakarsa masyarakat Desa.Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah
Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,melestarikan, dan mengembangkan adat istiadatsebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadatmasyarakat Desa.
Masalah Pelayanan, Pembangunan danPemberdayaan di Desa selama ini
Hampir 70% pemerintahan desa tidak berfungsi. Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun
desa secar mandiri. Perangkat desa tidak dapat bekerja dengan efektif karena
ketidakjelasan stutatus. Banyak desa-desa yang tertinggal, sehingga perlu pemihaka
kongkrit dari pemerintah. Kapasitas kabupaten dalam mendukung desa rendah (rata-rata
PAD = 6% , rata-rata belanja personel= 50,3 terhadapa totalAPBD). Program-program K/L masuk secara adhok dan terfragmentasi
secara kelembagaan, perencanaan, keuangan danpengelolaannya.
Hampir 70% pemerintahan desa tidak berfungsi. Desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun
desa secar mandiri. Perangkat desa tidak dapat bekerja dengan efektif karena
ketidakjelasan stutatus. Banyak desa-desa yang tertinggal, sehingga perlu pemihaka
kongkrit dari pemerintah. Kapasitas kabupaten dalam mendukung desa rendah (rata-rata
PAD = 6% , rata-rata belanja personel= 50,3 terhadapa totalAPBD). Program-program K/L masuk secara adhok dan terfragmentasi
secara kelembagaan, perencanaan, keuangan danpengelolaannya.
Sumber-Sumber Pendapatan Desa(Pasal 72)
1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya danpartisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10% dari danatransfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yangterbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;10% dari Pajak dan Retribusi Daerah
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota; 10% dari DAU + DBH
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya danpartisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10% dari danatransfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yangterbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;10% dari Pajak dan Retribusi Daerah
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota; 10% dari DAU + DBH
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Sumber-Sumber Pendapatan Desa secaraContinue Dari Pemerintah Amanat UU Desa
ADD ( 10%DAU + DBH )ADD ( 10%
DAU + DBH )
Pendapatan DesaBersumber dari
APBN
Pendapatan DesaBersumber dari
APBN
ADD ( 10%DAU + DBH )
Pendapatan DesaBersumber dari
APBN
Pendapatan DesaBersumber dari
APBN
Alokasi dari APBN( 10% dari Dana
Tranfer ke Daerah )
Alokasi dari APBN( 10% dari Dana
Tranfer ke Daerah )Baik dana yg bersumber dari DAU +DBH maupun alokasi dari APBN ygdiperuntukan untuk Desa dialokasikanke Desa Melalui Kabupaten
APBNAPBN
Dana Transfer keDaerah
Dana Transfer keDaerah K/LK/L
Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota
PemerintahPropinsi
PemerintahPropinsi
Program K/LDana Perimbangan1. ADD: 10% dari DAU
+ DBH2. 10% dari Bagian
Pajak & Retribusi3. Hibah
SKEMA SUMBERPENDAPATAN
DESA DARI PUSAT
Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota
Keuangan DesaKeuangan DesaPAD DesaPAD Desa Sumber LainSumber Lain
RPJM Des & APBDesRPJM Des & APBDes
PemerintahPropinsi
IndeksIndikatorAlokasi &
Pemanfaatan
IndeksIndikatorAlokasi &
Pemanfaatan
Program/ Hibah
1. ADD: 10% dari DAU+ DBH
2. 10% dari BagianPajak & Retribusi
3. Hibah
Simulasi Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014
Tahun 20131) Tranfer ke Daerah tahun 2013 =
528,6 T2) DAU + DBH = 412 T3) Jumlah Desa = 72.944 (Dasar
Perndagri 18 Thn 2013)4) Rata-rata Pendapatan Desa dari
bagian dan Perimbangan = 412T/72.944 = Rp. 564,816,846
5) Rata-rata Pendapatan Desa dariAPBN on top dari Dana TransferDaerah = 528,6T /72.944 = Rp.724,665,496,-
Tahun 20141) Tranfer ke Daerah tahun 2014 =
592.5 T2) DAU + DBH = 454.9 T3) Jumlah Desa = 72.944 (Dasar
Perndagri 18 Thn 2013)4) Rata-rata Pendapatan Desa dari
bagian dan Perimbangan = 454.9T/72.944 = Rp. 623,629,955.-
5) Rata-rata Pendapatan Desa dariAPBN on top dari Dana TransferDaerah = 592.5T /72.944 = Rp.812,404,036.-
Tahun 20131) Tranfer ke Daerah tahun 2013 =
528,6 T2) DAU + DBH = 412 T3) Jumlah Desa = 72.944 (Dasar
Perndagri 18 Thn 2013)4) Rata-rata Pendapatan Desa dari
bagian dan Perimbangan = 412T/72.944 = Rp. 564,816,846
5) Rata-rata Pendapatan Desa dariAPBN on top dari Dana TransferDaerah = 528,6T /72.944 = Rp.724,665,496,-
Tahun 20141) Tranfer ke Daerah tahun 2014 =
592.5 T2) DAU + DBH = 454.9 T3) Jumlah Desa = 72.944 (Dasar
Perndagri 18 Thn 2013)4) Rata-rata Pendapatan Desa dari
bagian dan Perimbangan = 454.9T/72.944 = Rp. 623,629,955.-
5) Rata-rata Pendapatan Desa dariAPBN on top dari Dana TransferDaerah = 592.5T /72.944 = Rp.812,404,036.-
Total pendapatan Desa daridana yang bersumber dari APBN= Rp. 1,290,990,349
Total pendapatan Desa daridana yang bersumber dari APBN= Rp. 1,436,033,121.-
Kondisi Krusial bagi Pendapatan Desa
Dana yang dimandatkan untuk DAD pada dasarnya adalah danakabupaten/kota yang merupakan diskresi kabupaten/kota.Kabupaten/kota saat ini memiliki kapasitas fiskal yang rendah.
Alokasi dana desa yang bersumber dari DAU dan DBH dapatmengurangi kemampuan kabupaten/kota dalam membiayaiprioritas pembangunan skala kabupaten/kota.Kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi beragam.
Pemanfaatan DAD di desa bisa tidak sesuai dengan tujuan danprioritas pembangunan kabupaten.Ada resiko politisasi dan rent seeking kabupaten terhadap desa
oleh kabupaten.Ketidakseimbangan pendapatan daerah akan diturunkan ke
tingkat desa.
Dana yang dimandatkan untuk DAD pada dasarnya adalah danakabupaten/kota yang merupakan diskresi kabupaten/kota.Kabupaten/kota saat ini memiliki kapasitas fiskal yang rendah.
Alokasi dana desa yang bersumber dari DAU dan DBH dapatmengurangi kemampuan kabupaten/kota dalam membiayaiprioritas pembangunan skala kabupaten/kota.Kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi beragam.
Pemanfaatan DAD di desa bisa tidak sesuai dengan tujuan danprioritas pembangunan kabupaten.Ada resiko politisasi dan rent seeking kabupaten terhadap desa
oleh kabupaten.Ketidakseimbangan pendapatan daerah akan diturunkan ke
tingkat desa.
Pengelolaan Aset Desa (Pasal 76 dan 77)1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan,
tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutanmilik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada diDesa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
3) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kotadikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan danditatausahakan secara tertib.
5) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentinganumum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas,dan kepastian nilai ekonomi.
6) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dantaraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
7) Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama BadanPermusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah.
1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan,tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutanmilik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada diDesa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
3) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kotadikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan danditatausahakan secara tertib.
5) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentinganumum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas,dan kepastian nilai ekonomi.
6) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dantaraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
7) Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama BadanPermusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa(Pasal 112 ayat 3)
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan PemerintahDaerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakatDesa dengan:menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untukkemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; danmengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah
ada di masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan denganpendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, danpemantauan Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan.
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan PemerintahDaerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakatDesa dengan:menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untukkemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; danmengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah
ada di masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan denganpendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, danpemantauan Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan.
Agenda Implementasi UU Desa yang Mendesak
Penataan Desa (Reorganisasi desa sesuai kriteria penggabungan desa)Skema alokasi, kriteria pemanfaatan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan desa (PP).Penguatan Kapasitas dan pendampingan: Di tingkat Kabupaten (BPMPD, BPKAD, Bappeda, Kecamatan) Di tingkat desa (Pemerintah Desa, BPD dan Musyawarah Desa). Antar Desa (MAD, BKAD, BUMDesa yang dibentuk oleh kerja sama antar
desa)
Pengembangan metode penilai kebutuhan sesuai dengankebutuhan masyarakat dan tujuan normatif pembangunan desa.
Pola-pola pendampingan dalam pemberdayaan kabupaten dandesa.
Pengembangan sistem informasi pembangunan desa dan kawasanperdesaan di tingkat pusat, kabupaten dan desa..
Model Relasi kabupaten dan Desa yang lebih responsif danakuntabel.
Penataan Desa (Reorganisasi desa sesuai kriteria penggabungan desa)Skema alokasi, kriteria pemanfaatan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan desa (PP).Penguatan Kapasitas dan pendampingan: Di tingkat Kabupaten (BPMPD, BPKAD, Bappeda, Kecamatan) Di tingkat desa (Pemerintah Desa, BPD dan Musyawarah Desa). Antar Desa (MAD, BKAD, BUMDesa yang dibentuk oleh kerja sama antar
desa)
Pengembangan metode penilai kebutuhan sesuai dengankebutuhan masyarakat dan tujuan normatif pembangunan desa.
Pola-pola pendampingan dalam pemberdayaan kabupaten dandesa.
Pengembangan sistem informasi pembangunan desa dan kawasanperdesaan di tingkat pusat, kabupaten dan desa..
Model Relasi kabupaten dan Desa yang lebih responsif danakuntabel.
IRIAN JAYA
MALUKUC.SULAWESI
JAMBI
RIAU
S.KALIMANTAN
N.SUMATRA
IRIAN JAYA
E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA
BALI
E.JAVAC.JAVA
DI YOGYAKARTA
PAPUAS.KALIMANTAN
S.SULAWESI
W.JAVA
LAMPUNG
CURRICULUM VITAE
Nama : Sarjiyanto,SE.,MBATempat Tgl Lahir : Sukoharjo, 31 Mei 1982.Tempat Tinggal : Tempuran RT.02/RW.VI. Bulakan Sukoharjo
7970545: HP 081393124000E-mail: masyanto3105@gmail.com
Pendidikan :Tamat SD 1996, Tamat SMP 1999 Tamat SMA 2002 di Sukoharjo; Tamat Sarjana Fak EkonomiUNS 2007; Program Pascasarjana (S2) Program MBA – UGM 2012.
Aktifitas Sehari-hari:• Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNS, sejak tahun 2007 hingga sekarang.• Sekretaris Pengelola Asrama Mahasiswa UNS, 2010 – hingga sekarang• Peneliti (Peer Group) di Pusat Studi Pengkajian Kebijakan dan Kelembagaan PPKDK - LPPM
UNS,• Peneliti (Peer Group) di Kearifan Lokal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS• Asesor Kompetensi LSP - FP ( Profesi Pemberdayaan Masyarakat)• Pengalaman Pendampingan di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jateng
& Jatim.
CURRICULUM VITAE
Nama : Sarjiyanto,SE.,MBATempat Tgl Lahir : Sukoharjo, 31 Mei 1982.Tempat Tinggal : Tempuran RT.02/RW.VI. Bulakan Sukoharjo
7970545: HP 081393124000E-mail: masyanto3105@gmail.com
Pendidikan :Tamat SD 1996, Tamat SMP 1999 Tamat SMA 2002 di Sukoharjo; Tamat Sarjana Fak EkonomiUNS 2007; Program Pascasarjana (S2) Program MBA – UGM 2012.
Aktifitas Sehari-hari:• Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNS, sejak tahun 2007 hingga sekarang.• Sekretaris Pengelola Asrama Mahasiswa UNS, 2010 – hingga sekarang• Peneliti (Peer Group) di Pusat Studi Pengkajian Kebijakan dan Kelembagaan PPKDK - LPPM
UNS,• Peneliti (Peer Group) di Kearifan Lokal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS• Asesor Kompetensi LSP - FP ( Profesi Pemberdayaan Masyarakat)• Pengalaman Pendampingan di beberapa DPRD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jateng
& Jatim.