BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP-PK.pdf

8/17/2019 BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP-PK.pdf

1/94


2/94

ii

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


3/94

iii

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP DAN

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PK TAHUN 2010 2014 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1

2

5

10

14

14

15

16

17

17

24

39

40

41

43

46

52

55

59

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................................................

1. LATAR BELAKANG ...............................................................................................................

2. PENGERTIAN ...........................................................................................................................

3. LANDASAN HUKUM .........................................................................................................

4. TUJUAN ......................................................................................................................................

5. MANFAAT ..................................................................................................................................

BAB 2. PENYUSUNAN LAKIP ...........................................................................................................

1. JADWAL PELAPORAN DOKUMEN PK DAN LAKIP........................................

2. INSTANSI YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN PK DAN LAKIP ......

3. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH ..........................................................................................................................

4. SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH .........................................................................................................................

BAB 3. PENYUSUNAN PK ...................................................................................................................

1. TUJUAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA ...............................................

2. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PENETAPAN

KINERJA .....................................................................................................................................

3. BENTUK PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA ..................................................4. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN LAMPIRAN PENETEPAN

KINERJA .....................................................................................................................................

5. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

6. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENGUKURAN

KINERJA ......................................................................................................................................

BAB 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA, OUTCOME PENTING, OUTPUT

PENTING, SUB OUTPUT PENTING ........................................................................

DAFTAR ISI


4/94


5/94

1



PENDAHULUAN

1


6/94


7/94


8/94

4



Pelaksanaan reformasi ini perlu dilakukan mengingat sistem

yang ada belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukurefektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja,dan akuntabilitas kinerja. Melalui reformasi tersebut, makaupaya penyempurnaan struktur program dan kegiatan yangdiimplementasikan dalam penyusunan Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 danRencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun2010 – 2014 serta pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2011 harus sudahdilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan.

Oleh karenanya dalam implementasi SAKIP yang berbasisPBK dan KPJM diperlukan adanya keselarasan secara berjenjangantar dokumen dan komponen-komponen baik yang tercantumpada dokumen rencana strategi, dokumen penganggaran,rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, maupun pada laporanakuntabilitas kinerja di tingkat Kementerian, Satminkal Eselon I,

dan Unit Kerja Eselon II, sehingga diperlukan adanya suatu acuanagar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaranserta manajemen berbasis kinerja tersebut dapat terpenuhi sesuaidengan ketentuan.

Sebagai acuan penyusunan LAKIP telah diterbitkan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut diharapkan dapatmenjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusundokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah. Selain itu, di lingkungan KementerianPekerjaan Umum telah terbit Instruksi Menteri Pekerjaan UmumNomor 01/IN/M/2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, danEvaluasi LAKIP dan Penetapan Kinerja. Di dalam peraturan inidisebutkan bahwa penyusunan LAKIP dimulai dari Satuan Kerja


9/94

5



terkecil secara berjenjang dan diintegrasikan kepada LAKIP Unit

Kerja di atasnya sampai dengan Eselon I dengan muatan sesuaiRenstra masing-masing serta selanjutnya diintegrasikan ke LAKIPKementerian mengacu kepada Renstra Kementerian PU danRealisasi Penetapan Kinerja.

2. PENGERTIAN1. Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya

dan perangkat di bawahnya yaitu Unit Satminkal Eselon I,Unit Satminkal Eselon II, Balai Pembinaan Air Minum danSanitasi serta Satuan Kerja (Satker) yang dibentuk dan dibiayaidari anggaran Negara di lingkungan Direktorat Jenderal CiptaKarya.

2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban dari instansi pemerintah

untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan/atau

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakaninstansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hakatau berkewenangan untuk meminta keterangan ataupertanggungjawaban.

3. Kinerja Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan

yang hendak dan/atau telah dicapai sehubungan denganpenggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur oleh instansi pemerintah.4. Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansipemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategiinstansi pemerintah yang mengindikasikan tingkatkeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatansesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh

instansi pemerintah yang bersangkutan.


10/94

6



5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dantujuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah yangbersangkutan melalui sistem pertanggungjawaban secaraperiodik.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP adalah komponen-komponen sistem yang digunakan

oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannyauntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan misi dari instansi pemerintah yang bersangkutanyang terdiri dari perencanaan stratejik, perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, dan pelaporan kinera serta merupakansatu kesatuan.

7. Perencanaan Stratejik Perencanaan stratejik adalah roses perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara berkesinambungandengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yangada dan/atau yang mungkin timbul. Perencanaan stratejikakan menghasilkan Rencana Stratejik Instansi Pemerintahyang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalampelaksanaannya.

8. Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerjanya berdasarkan program,kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RencanaStratejik Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam RencanaKinerja Tahunan.

9. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja adalah ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan

yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran


11/94


12/94

8



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2005 – 2025 Rencana Pewmbangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014 (RPJPN 2010 – 2014) adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

14. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010 – 2014 Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010 – 2014

(Renstra KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/

Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010sampai dengan 2014 yang merupakan penjabaran dariRPJMN 2010 – 2014.

15. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah

dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya untukperiode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan2014 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian

Pekerjaan Umum.16. Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.17. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah

dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaranyang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Renja KL danRenstra KL yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun sertaanggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

19. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.


13/94

9



20. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.21. Strategi Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

22. Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah

pusat/daerah untuk mencapai tujuan.

23. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

24. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satuan kerja setingkat Unit Kerja Eselon II yang terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baikyang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi , dana, dan/atau kombinasidari beberapa atau kesemua jnis sumber daya tersebut sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalambentuk barang/jasa.

25. Indikator Indikator adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satuprogram.

26. Sasaran (Target) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu

program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.27. Indikator Kinerja Utama (IKU) Outcome Indikator Kinerja Utama (IKU) Outcome adalah ukuran atau

Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita


14/94

10



telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita

tetapkan.28. Keluaran (Output) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.29. Hasil (Outcome) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program.30. Sub Output Sub Output adalah barang atau jasa untuk mendukung

pencapaian keluaran kegiatan.

31. Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan merupakan proses/tahapan untukmenghasilkan output.

3. LANDASAN HUKUM1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang mewajibkan

setiap instansi pemerintah sampai tingkat unit kerja Eselon IItelah mempunyai Perencanaan Stratejik.

2. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsiyang mewajibkan instansi pemerintah

membuat Penetapan Kinerja untuk masing-masing pejabat

dimulai dari pejabat unit kerja eselon II secara berjenjangyang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja

tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan

target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupunmanfaat dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.


15/94

11



3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunanRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan RencanaPembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah(RKP).

4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sertaPP Nomor 20 Tahun 2004 tentang RKP dan PP Nomor21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA K/L. Menurut

ketentuan yang diatur dalam peraturan ini Renja K/L disusundengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu padaprioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif sertamemuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Adapun RKA KL yang merupakan dokumen perencanaandan penganggaran yang berisi program dan kegiatansuatu Kementerian Negara/Lembaga di dalamnya harusmenjabarkan Renja KL dan Renstra KL yang bersangkutandalam 1 (satu) tahun anggaran berikut anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya.

5. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional yang mengatur tatacara penyusunan RPJM, Renstra KL, RKP, RKA KL, danpelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) peraturan ini,

“Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan

Rancangan Renstra KL periode berikutnya untuk sektor yang

menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir


16/94

12



pelaksanaan RPJM nasional yang sedang berjalan, diawali

dengan penyusunan rancangan rencana pembangunansecara teknokratik di sektornya”. Selanjutnya Rancangan

Renstra KL disampaikan kepada Menteri untuk digunakan

sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Nasional.

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) peraturan ini jugamengamanatkan agar Rancangan Renstra KL ditelaah olehMenteri dalam rangka:

1. Sasaran program prioritas Presiden dapat terjabarkan kedalam sasaran tujuan Kementerian/Lembaga dan tugas

yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi

sesuai dengan kewenangannya;2. Kebijakan Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran

dari Rancangan Awal RPJM Nasional;3. Program dan kegiatan pokok Kementerian/Lembaga

konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan

Awal RPJM Nasional;4. Sasaran keluaran (output) dari masing-masing kegiatanpokok sinergis dengan sasaran hasil (outcome) dariprogram induknya;

5. Sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layakmenurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalamRancangan Awal RPJM Nasional.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, landasan

hukum dalam penyelenggaraan SAKIP dan penerapan PBK juga

didasarkan pada ketentuan-ketentuan-ketentuan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.3. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.


17/94

13



4. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

6. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor0142/M.PPN/06/2009 dan SE Nomor 1848/MK/2009 tentang

Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.7. Peraturan Menteri Negara/Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Strategis Kementerian/ Lembaga.

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorSE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja.

9. Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004tentang Pedoman Evaluasi LAKIP.

10. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor PER/29/M.PAN/2010 tentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada Pasal 13mengenai Instansi yang Wajib Menyusun Laporan AkuntabilitasKinerja adalah: Kementerian/ Lembaga; Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota; Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga; Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan Unit KerjaMandiri. Unit Kerja Mandiri yang dimaksud adalah unit kerjayang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yangditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

12. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/IN/M/2012tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP danPenetapan Kinerja


18/94

14



4. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikankesamaan pemahaman dalam penyusunan LAKIP dan PenetapanKinerja tahun 2011 – 2014 di lingkungan Direktorat Jenderal CiptaKarya (Satminkal Eselon I, Unit Kerja Eselon II, Balai PembinaanAir Minum dan Sanitasi serta Satuan Kerja).

5. MANFAAT1. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya untuk memperbaiki

kualitas perencanaan (Penetapan Kinerja) dan memperbaikikualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Pedoman ini diterbitkan untuk mempercepat proses penyusunanLAKIP dan PK sehingga masing-masing laporan tersebut selesaisesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


19/94

15



PENYUSUNAN LAKIP

2


20/94

16



1. JADWAL PELAPORAN DOKUMEN PK DAN LAKIP

Jadwal Pelaporan Dokumen PK dan LAKIP untuk setiap unit kerjadi lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mengikuti tabel dibawah ini.

Jadwal Pelaporan Penetapan Kinerja (PK)

NO. NAMA LEMBAGA JANUARI FEBRUARI MARET

1. Unit Kerja Mandiri/Satuan Kerja

2. Unit Eselon II

3. Unit Eselon I

Jadwal Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)

NO. NAMA LEMBAGA JANUARI FEBRUARI MARET

1. Unit Kerja Mandiri/Satuan Kerja

2. Unit Eselon II

3. Unit Eselon I


21/94

17



2. INSTANSI YANG WAJIB MENYUSUN

DOKUMEN PK DAN LAKIP

Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah sesuai dengan Permen PAN dan ReformasiBirokrasi No. 29 Tahun 2010 adalah:1. Kementerian/Lembaga2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satminkal Eselon II5. Unit Kerja Mandiri

Di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang termasukUnit Kerja Mandiri adalah Balai Pembinaan Air Minum danSanitasi serta Satuan Kerja baik Satuan Kerja Pusat/Strategismaupun Satuan Kerja Propinsi.

3. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkewajibanuntuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporankinerja secara tertulis, periodic, dan melembaga setiap tahunnya.Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan

capaian kinerja instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaranyang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaraninstansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harusmempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dankegagalan dari kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja olehinstansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumenLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling

tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang


22/94

18



berkepentingan setiap tahunnya setelah berakhirnya tahun

anggaran. Penanggungjawab penyusunan LAKIP adalah pejabatyang secara fungsional bertanggungjawab melakukan evaluasikinerja di instansi pemerintah masing-masing. Pemimpin instansi,sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999,dan dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantupenanggungjawab LAKIP di instansi pemerintahnya masing-masing dengan mengacu pada pedoman ini. Apabila dipandangperlu, tim kerja dan penanggungjawab LAKIP dimaksud dapatberkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memberitahukan terlebihdahulu secara lisan maupun tertulis.

Dalam penyusunan LAKIP harus diikuti prinsip-prinsip pelaporanpada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif,akurat, dan transparan. Di samping itu, perlu pula diperhatikanhal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkupkewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuatbaik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip Prioritas Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan

relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawabaninstansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip Manfaat

Laporan harus lebih besar manfaatnya daripada biayapenyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagipeningkatan pencapaian kinerja.

4. Prinsip Akuntabilitas Prinsip ini mensyaratkan hal-hal yang paling dominan membuat

sukses atau gagal yang perlu dilaporkan.5. Prinsip Perbandingan Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang

dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atauunit lain.


23/94

19



LAKIP diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah.2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.3. Peningkatan perencanaan kinerja di segala bidang, baik

perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaanpenggunaan sumber daya organisasi pemerintah.

4. Meningkatkan kredibilitas instansi pemerintah di hadapanmasyarakat.

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepadainstansi pemerintah.6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secarabaik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat.

7. Mendorong terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabelsehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan responsifterhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dalam hubungan ini perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporanyang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan,mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik(tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya bandingtinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, danmengikuti standar laporan yang ditetapkan.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka bentuk dan isinya diseragamkantanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah.Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dancara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkanpembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.


24/94


25/94

21



Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai RencanaStrategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaransecara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yangbersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visidan misi instansi pemerintah. Selanjutnya dijelaskan secara detailmengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang akandilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.

a. Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai darivisi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan program instansi.

b. Rencana Kinerja

Rencana kinerja sesuai dengan Renja KL dan RKA KL setiapsatker terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangkamencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebutdan indikator keberhasilan pencapaiannya.

c. Indikator Kinerja Disajikan indikator kinerja baik indikator kinerja outcome

dan indikator kinerja output yang akan dicapai pada tahunbersangkutan beserta target yang akan dicapai pada tahun

tersebut.

4. Akuntabilitas Kinerja Bab ini merupakan bab yang menyajikan uraian hasil pencapaian

sasaran strategis dengan pengungkapan dan penyajian dari hasilpengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilandan kegagalan, hambatan dan kendala, permasalahan yangdihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

(untuk tahun 2010 – 2014 Renstra yang dipakai adalah

Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya


26/94

22



5. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

1. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilaikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuaidengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkamewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukurandimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematikdan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yangberupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat

dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yangmerupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaranatau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadappencapaian sasaran dan tujuan.Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan denganmenggunakan Formulir Pengukuran Kinerja tingkat SatminkalEselon I, Eselon II dan Tingkat Satuan Kerja (Satker)/Balaidengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja.

2. Evaluasi KinerjaBerdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja, kemudiandialkukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerjakegiatan dan sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjuttentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan suatu kegiatan dan sasaran.Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi,kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan danpelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensidengan cara membandingkan output dengan input baik untukrencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkatefisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan datanilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.


27/94

23



Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antaratujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akandilaksanakan.Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakanpembandingan-pembandingan antara:

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang

unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta

Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain ataudengan standar internasional

6. Analisis Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan infromasi relevan bagi pembuatkeputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dankegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perludibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerjainstansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerjakegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkansasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskanperkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secaraefisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dankegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan denganmenggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap danakurat melalui formulir pengukuran kinerja. Bila memungkinkandilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatandan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan

proses pelaksanaannya. Analisis akuntabilitas juga mengemukakan


28/94

24



tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan, dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerjainstansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalahyang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

4. SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya disusunsecara berjenjang, diawali pada tingkat Unit Kerja Eselon III, SatuanKerja (Satker), Balai yang kemudian dilanjutkan pada tingkat UnitKerja Eselon II, dan kemudian secara agregasi digunakan untukmenyusun LAKIP pada tingkat Satminkal Cipta Karya. PenulisanLAKIP pada setiap tingkatan akan berbeda dengan mengikutisistematika dan materi secara rinci sebagaimana penjelasan berikutini.


29/94

25



1. LAKIP UNIT SATUAN KERJA PROPINSI/SATUAN KERJA

STRATEGIS/BALAI ESELON III

PENGANTAR

Pada bagian ini disajikan latar belakang dan esensi penyusunanLAKIP Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/BalaiEselon III dan harapan yang diinginkan atas terselesaikannya LAKIPUnit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/Balai

Eselon III. RINGKASAN EKSEKUTIFPada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam Renstra Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan KerjaStrategis/Balai Eselon III atau mengacu ke Renstra Unit Kerja Eselon I/Eselon II serta sejauh mana unit kerja tersebut mencapai tujuandan sasaran utamanya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalampencapaiannya. Di bagian ini disebutkan pula langkah-langkah

apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut danlangkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkinakan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Fungsi

Di dalam sub bab ini diuraikan tugas dan fungsi Unit KerjaSatuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/Balai Eselon III

1.2. Struktur Organisasi Di sub bab ini diuraikan mengenai struktur organisasi UnitKerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/BalaiEselon III dan struktur atasan langsungnya.

1.3. Lingkungan Strategis

Di sub bab ini diuraikan mengenai kondisi dan isu strategisyang mempengaruhi kebijakan Unit Kerja Satuan KerjaPropinsi/Satuan Kerja Strategis/Balai Eselon III yangmengacu kepada kebijakan Unit Kerja Eselon II sertalingkungan eksternal dan internalnya.


30/94

26



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJADi bab ini diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program,sasaran dan target outcome, output, dan penetapan kinerja selama5 (lima) tahun sesuai dengan kebijakan dan program yang dimuatdalam Renstra Unit Kerja Eselon II atau mengacu ke Renstra Eselon I.2.1. Rencana Strategis

Muatan rencana strategis dimulai dari visi sampai dengankegiatan mengikuti Renstra Eselon II atau mengacu keRenstra Eselon I.

2.1.1. Visi Ditulis visi Eselon II atau mengacu pada Eselon I.

2.1.2. Misi Ditulis misi Eselon II atau mengacu pada Eselon I.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Ditulis tujuan dan sasaran Eselon II atau mengacu

pada Eselon I. 2.1.4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Ditulis kebijakan Eselon II, program Eselon I, dankegiatan Eselon II

2.2. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/BalaiEselon III setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaranmenyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerjapada tahun yang bersangkutan sesuai DIPA/RKAKL danRenstra Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja

Strategis/Balai Eselon III.2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan berisi target kinerja Unit KerjaSatuan Kerja Propinsi/Satuan Kerja Strategis/BalaiEselon III pada tahun anggaran yang bersangkutanyang diambil dari dokumen Renstra Unit Kerja EselonII yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja,dan target kinerja.


31/94

27



2.2.2. Penetapan Kinerja Berisi rencana kinerja pada tahun bersangkutanyang diambil dari dokumen DIPA/RKAKL (dokumenanggaran) yang memuat sasaran strategis, indikatorkinerja output, dan target kinerja.

2.2.3. Indikator Kinerja Berisi indikator kinerja, output, sub output, dan

outcome yang terkait sasaran yang diukur padatingkat Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Strategis/Balai yang bersangkutan yang menjadi alat ukurkeberhasilan dan indikator kinerja utama Unit EselonI yang bersangkutan yang dapat diukur pada tingkatSatuan Kerja Propinsi/Strategis/Balai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA3.1. Pengukuran Kinerja pada Tahun Bersangkutan

Sub bab ini berisikan mengenai pencapaian indikator output

dan sub output yang mendukung masing-masing kegiatanpada tahun yang bersangkutan. Pencapaian kegiatan dapatdisajikan pada formulir pengukuran kinerja kegiatan.

3.2. Perbandingan Data Kinerja dengan Tahun-tahunSebelumnyaSub bab ini menyajikan informasi mengenai pembandingandata kinerja secara memadai, seperti perbandinganrealisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya

dan pembandingan realisasi tahun ini dengan akumulasipencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya baik itu outputdan sub output maupun outcome.

3.3. Aspek Keuangan

Sub bab ini berisi mengenai rencana dan realisasi penyerapanpendanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutanbaik yang berasal dari DIPA maupun PHLN dan tingkatrealisasinya


32/94

28



3.4. Analisis Akuntabilitas KinerjaSub bab ini berisi analisis efisiensi dengan caramembandingkan antara sub output dan sub outputdengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisisini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan olehinstansi dengan memberikan data nilai output dan suboutput per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

3.5. Evaluasi KinerjaSub bab Evaluasi Kinerja berisikan pencapaian realisasi,

kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangkapencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari gunaperbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masayang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukanperbandingan antara:

− Kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan

− Kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan kinerja

pada tahun-tahun sebelumnya

− Evaluasi pencapaian kinerja secara keseluruhan terhadap

Renstra 2010 – 2014

Dalam evaluasi kinerja juga ditampilkan visualisasi/foto darikegiatan yang telah dilakukan dan diberikan keteranganmengenai hasil (outcome) dan atau manfaat apa yangdirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatantersebut.

3.6. Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk PeningkatanKinerjaPada sub bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang masihmemerlukan perhatian dan diinformasikan pemanfaataninformasi kinerja baik untuk peningkatan kinerja padaaspek keuangan, tatalaksana, sumber daya lainnya dankebijakan operasional sesuai dengan lingkup tugas dankewenangan Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Satuan KerjaStrategis/Balai Eselon III.


33/94

29



BAB IV PENUTUPBab ini diuraikan tinjauan umum tentang keberhasilan danpermasalahan serta kendala utama yang berkaitan denganpencapaian kinerja Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/SatuanKerja Strategis/Balai Eselon III yang bersangkutan serta strategipemecahannya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

LAMPIRANPada Lampiran dimuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) sub materi

yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:1. Lampiran I Formulir Pernyataan Kinerja dan Penetapan Kinerja

(Formulir PK)

2. Lampiran II Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)3. Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja

2. LAKIP UNIT KERJA ESELON II

PENGANTARPada bagian ini disajikan latar belakang dan esensi penyusunanLAKIP Unit Kerja Eselon II dan harapan yang diinginkan atasterselesaikannya LAKIP Eselon II.

RINGKASAN EKSEKUTIFPada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam Renstra Unit Kerja Eselon II atau mengacu ke Renstra EselonI serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utamanya, sertakendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Di bagianini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukanuntuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untukmenanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.


34/94

30



BAB I PENDAHULUAN1.1. Tugas dan Fungsi

Di dalam sub bab ini diuraikan tugas dan fungsi Unit KerjaEselon II/Balai Eselon II serta Balai Eselon III di bawahnya.

1.2. Struktur OrganisasiDi sub bab ini diuraikan mengenai struktur organisasi UnitKerja Eselon II dan struktur atasan langsungnya.

1.3. Lingkungan Strategis

Di sub bab ini diuraikan mengenai kondisi dan isu strategisyang mempengaruhi kebijakan Unit Kerja Eselon II sertalingkungan eksternal dan internalnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJADi bab ini diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program, sasarandan target outcome, output, dan penetapan kinerja selama 5 (lima)tahun sesuai dengan kebijakan dan program yang dimuat dalamRenstra Unit Kerja Eselon II atau mengacu ke Renstra Eselon I.

2.1. Rencana StrategisMuatan Rencana Strategis dimulai dari visi sampai dengankegiatan mengikuti Renstra Eselon II atau mengacu keRenstra Eselon I.

2.1.1. Visi

Ditulis visi Eselon I

2.1.2. Misi

Ditulis misi Eselon I

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Ditulis tujuan dan sasaran Eselon I

2.1.4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Ditulis kebijakan Eselon II, program Eselon I, dankegiatan Eselon II

2.2. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Unit Kerja Eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja


35/94

31



pada tahun yang bersangkutan sesuai Renstra Unit KerjaEselon II.

2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan berisi nama Unit KerjaEselon II pada tahun anggaran yang bersangkutandan terkait dengan sasaran strategis, indikator kinerja,

dan target kinerja. Muatan Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran II

(Formulir RKT).2.2.2. Penetapan Kinerja

Berisi rencana kinerja pada tahun bersangkutan yangdiambil dari dokumen DIPA (dokumen anggaran)yang memuat sasaran strategis, indikator kinerjaoutput, dan target kinerja.

2.2.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja berisi semua indikator kinerja baik

sub output, dan outcome yang menjadi alat ukurkeberhasilan. Indikator kinerja diisi dengan indikator

kinerja outcome yang terkait sasaran yang diukur

pada tingkat Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan

dan uraian keseluruhan indikator kinerja keluaran

dari output, sub output sesuai dengan RKA K/L padatahun yang bersangkutan dan rincian komponennyadan sub komponen (keluaran kegiatan yang terkait

dengan mata anggaran/BAS/MAK di dalam PetunjukOperasional Kegiatan).

2.2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama berisi semua indikator kinerjautama Unit Eselon I yang bersangkutan yang dapatdiukur pada tingkat Unit Eselon II.


36/94

32



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja pada Tahun Bersangkutan

Sub bab ini berisikan mengenai pencapaian indikator output

yang mendukung masing-masing kegiatan pada tahun

yang bersangkutan. Pencapaian kegiatan dapat disajikan

pada formulir pengukuran kinerja kegiatan.

3.2. Perbandingan Data Kinerja dengan Tahun-tahunSebelumnya

Sub bab ini menyajikan informasi mengenai pembandingandata kinerja secara memadai, seperti perbandinganrealisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnyadan pembandingan realisasi tahun ini dengan akumulasipencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya baik itu outputmaupun outcome.

3.3. Aspek Keuangan

Sub bab ini berisi mengenai rencana dan realisasi penyerapan

pendanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutanbaik yang berasal dari DIPA maupun PHLN dan tingkatrealisasinya.

3.4. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sub bab ini berisi analisis efisiensi dengan caramembandingkan antara output dengan input baik untukrencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkantingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan olehsuatu input tertentu.

3.5. Evaluasi Kinerja

Sub bab Evaluasi Kinerja berisikan pencapaian realisasi,kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangkapencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari gunaperbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang


37/94

33



akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan perbandinganantara:

− Kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan

− Kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan kinerjapada tahun-tahun sebelumnya

− Evaluasi pencapaian kinerja secara keseluruhan terhadapRenstra 2010 – 2014

Dalam evaluasi kinerja juga ditampilkan visualisasi/foto dari

kegiatan yang telah dilakukan dan diberikan keteranganmengenai hasil (outcome) dan atau manfaat apa yangdirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut.

3.6. Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk PeningkatanKinerja

Pada sub bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang masihmemerlukan perhatian dan diinformasikan pemanfaataninformasi kinerja baik untuk peningkatan kinerja pada aspek

keuangan, tatalaksana, sumber daya lainnya dan kebijakanoperasional sesuai dengan lingkup tugas dan kewenanganunit Eselon II.

BAB IV PENUTUPBab ini diuraikan tinjauan umum tentang keberhasilan danpermasalahan serta kendala utama yang berkaitan denganpencapaian kinerja unit Eselon II yang bersangkutan serta strategi

pemecahannya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.LAMPIRAN

Pada Lampiran dimuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) sub materiyang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Lampiran I Formulir Pernyataan Kinerja dan Penetapan Kinerja(Formulir PK)

2. Lampiran II Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)

3. Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja


38/94


39/94

35



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Di bab ini diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program, sasarandan target outcome, output, dan penetapan kinerja selama 5 (lima)tahun sesuai dengan kebijakan dan program yang dimuat dalamRenstra Satminkal Eselon I.

2.1. Rencana Strategis

Muatan Rencana Strategis dimulai dari visi sampai dengan

kegiatan mengikuti Renstra Eselon II atau mengacu keRenstra Eselon I.

2.1.1. Visi

Ditulis visi Satminkal Eselon I yang mendukungpencapaian visi Kementerian PU.

2.1.2. Misi

Ditulis misi Kementerian PU yang sesuai SatminkalEselon I terkait.

2.1.3. Tujuan dan SasaranDitulis tujuan Kementerian PU atau tujuanprogram. Sasaran berisi sasaran strategis SatminkalEselon I sebagaimana yang termuat dalam RenstraKementerian PU.

2.1.4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Ditulis kebijakan operasional, program SatminkalEselon I, kegiatan serta rincian output yang

dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.2.2. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Berisi nama keseluruhan kegiatan Unit Kerja EselonII pada seluruh Satminkal Eselon I di lingkunganKementerian PU yang terkait dengan sasaran


40/94

36



strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan

anggaran. Muatan Penetapan Kinerja dan RencanaKinerja Tahunan adalah sebagaimana tertuang dalamLampiran I dan Lampiran II (Formulir PK dan FormulirRKT Eselon I).

2.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Unit Eselon I yangbersangkutan beserta target pencapaian pada tahunyang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja pada Tahun Bersangkutan

Sub bab ini berisikan mengenai pencapaian sasaran,pencapaian program, dan pencapaian kegiatan pada tahunyang bersangkutan. Pencapaian sasaran dapat disajikanpada formulir pengukuran kinerja termasuk pengukuranIndikator Kinerja Utama (IKU).

3.2. Perbandingan Data Kinerja dengan Tahun-tahunSebelumnya

Sub bab ini menyajikan informasi mengenai pembandingandata kinerja secara memadai, seperti perbandinganrealisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnyadan pembandingan realisasi tahun ini dengan akumulasipencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya baik itu outputmaupun outcome.

3.3. Aspek KeuanganSub bab ini berisi mengenai rencana dan realisasi penyerapanpendanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutanbaik yang berasal dari DIPA maupun PHLN dan tingkatrealisasinya.

3.4. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sub bab ini berisi analisis efisiensi dengan cara membandingkanantara output dengan input baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang


41/94

37



dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output

per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.3.5. Evaluasi Kinerja

Sub bab Evaluasi Kinerja berisikan pencapaian realisasi,kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangkapencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari gunaperbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yangakan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan perbandinganantara:

−Kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan

− Kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan kinerjapada tahun-tahun sebelumnya

− Evaluasi pencapaian kinerja secara keseluruhan terhadapRenstra 2010 – 2014

Satu hal yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi kinerjaUnit Eselon I adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaanprogram-program yang digunakan dalam rangka mencapaitujuan dan sasaran organisasi dan evaluasi akuntabilitaskinerja atas unit kerja yang dilengkapi dengan angka hasilpenilaian capaian masing-masing unit kerja yang dapatmenunjukkan prestasi unit kerja yang bersangkutan.

Dalam evaluasi kinerja juga ditampilkan visualisasi/foto darikegiatan yang telah dilakukan dan diberikan keteranganmengenai hasil (outcome) dan atau manfaat apa yangdirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut.

3.6. Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk PeningkatanKinerja

Pada sub bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang masihmemerlukan perhatian dan diinformasikan pemanfaataninformasi kinerja baik untuk peningkatan kinerja pada aspekkeuangan, tatalaksana, sumber daya lainnya dan kebijakanoperasional sesuai dengan lingkup tugas dan kewenanganunit Eselon I.


42/94

38



BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan tinjauan umum tentang keberhasilan danpermasalahan serta kendala utama yang berkaitan denganpencapaian kinerja unit Eselon I yang bersangkutan serta strategipemecahannya yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Pada Lampiran dimuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) sub materi

1. Lampiran I Formulir Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja

(Formulir PK).2. Lampiran II Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT).

3. Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja.


43/94


44/94


45/94

41



Dokumen PK memuat:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja2. Lampiran Penetapan Kinerja

2. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PENETAPAN KINERJA

Pernyataan Penetapan Kinerja dilakukan secara berjenjangdengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penetapan Kinerja Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Strategis/Balai ditandatangi oleh Pejabat Satuan Kerja Propinsi/Strategis/Balai dan disetujui oleh Pejabat Eselon II yang membawahinya.

2. Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon II ditandatangani olehPejabat Eselon II dan disetujui oleh Pejabat Eselon I yangmembawahinya.

3. Penetapan Kinerja Satminkal Eselon I ditandatangani olehPejabat Eselon I dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Tahapan penyusunan Penetapan Kinerja:

1. Mempersiapkan dan menyusun dokumen RKT denganmenggunakan Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Menyusun dan menetapkan dokumen PK setelah RencanaKerja dan Anggaran ditetapkan dengan menggunakanFormulir Penetapan Kinerja (PK).

Mekanisme pelaporan Penetapan Kinerja1. Setiap Unit Kerja Satuan Kerja Propinsi/Strategis/Balai, Unit

Satminkal Eselon I dan Unit Kerja Eselon II di lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya wajib membuat PK secara

berjenjang setiap tahun untuk disampaikan kepada atasan

langsungnya dan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal

dan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.


46/94

42



2. Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja Unit Satminkal

Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan disetujui olehMenteri Pekerjaan Umum.

3. Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja Unit Kerja Eselon IIditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan disetujui oleh PejabatEselon I.

4. Dokumen Pernyataaan Penetapan Kinerja Unit Kerja SatkerPropinsi/Satker Strategis/Balai Eselon III ditandatangani olehPejabat Unit Kerja Satker Propinsi/Satker Strategis/Balai EselonIII dan disetujui oleh Pejabat Eselon II.

5. Pengisian Lampiran Penetapan Kinerja mengikuti tatacara pengisian sebagaimana dicantumkan dalam FormulirPenetapan Kinerja dan Formulir RKT.

2. BENTUK PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

1. Bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit SatuanKerja Propinsi/Strategis/Balai


47/94


48/94

44



PENETAPAN KINERJA TAHUN ……..................…

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………..

Jabatan : ……………………..

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ……………………..

Jabatan : ……………………..

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pada tahun ……........…. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akanmelakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

…………., ......................................…………..

(.....................................................…………..) (.....................................................…………..)

Pihak Pertama

2. Bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Eselon II


49/94

45



3. Bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Unit Eselon I

PENETAPAN KINERJA TAHUN ………

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………..

Jabatan : ……………………..

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ……………………..

Jabatan : ……………………..

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pada tahun ………. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

…………., ......................................…………..

Pihak Kedua Pihak Pertama

(.....................................................…………..) (.....................................................…………..)


50/94

46



4. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

1. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Penetapan Kinerja Tingkat UnitKerja Satker Propinsi/Satker Strategis/Balai Eselon III

PENETAPAN KINERJA

Tingkat Unit Kerja Satker Propinsi/Satker Strategis/Balai Eselon III : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Jumlah Anggaran : ………………..Program ……………………… : Rp ………..….. (c)

.............,……………….. 2012

Direktur …………….. Ka Satker …………

(……………………..............…………………) (……....….......………………………………)

SASARAN STRATEGIS

(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT/SUB OUTPUT/

KOMPONEN

TARGET

VOLUME SATUAN DANA

(1) (2) (3)

1. Output 1

(1) Sub Outputa. Komponen 1b. Komponen 2

(2) Sub Output

2. Output 2

(1) Sub Output(2) Sub Output


51/94

47



CARA PENGISIAN

−Header (a) Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja Satuan KerjaPropinsi/Strategis/Balai

− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikanKolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon II/sasaran kegiatanutama sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangkamenengah.

Sasaran strategis Eselon II sekurang-kurangnya adalah output dansub-output penting.

Contoh: “Meningkatnya efektifitas event promosi wilayah Amerika

dan Pasifik”− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja Output, Sub Output,

komponen.− Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai

dari setiap indikator kinerja (jika indikatornya berupa jumlah/kuantitas perlu disertakan satuannya).

−Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yangdirencanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.


52/94


53/94

49



CARA PENGISIAN−

Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja Eselon II.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon II/sasaran kegiatan

utama sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangkamenengah.

− Sasaran strategis Eselon II sekurang-kurangnya adalah output dansub-output penting.

− Sasaran strategis Eselon II sekurang-kurangnya adalah output dan

sub-output penting.Contoh: “Meningkatnya efektifitas event promosi wilayah Amerika danPasifik”

− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dariorganisasi Eselon II sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. Padatingkat ini IKU adalah indikator kinerja outcome dan atau outputpenting.Contoh:

− Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapaidari setiap indikator kinerja (jika indikatornya berupa jumlah/kuantitas perlu disertakan satuannya).

− Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yangdirencanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.


54/94

50



3. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Penetapan Kinerja Tingkat Unit

Satminkal Eselon I

PENETAPAN KINERJA

Unit Satminkal Eselon I : (a)


Jumlah Anggaran : ………................................………..Program ………………...…………. : Rp ……..............................…….. (c)

Jakarta, …………........……….. 2012

Menteri/Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal

(………………………………………) (………………………………………)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)


55/94

51



CARA PENGISIAN

−Header (a) diisi dengan Nama Unit Satminkal Eselon I.

− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon I/sasaran program

sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.− Sasaran strategis Eselon I/sasaran program adalah outcome atau

output penting.Contoh:Ditjen Pemasaran, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

“Meningkatnya efektifitas pelaksanaan promosi luar negeri”− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari

organisasi Eselon I sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. Pada tingkatini IKU adalah indikator kinerja outcome dan atau output penting.Contoh:

“jumlah kunjungan wisatawan mancanegara”“jumlah event promosi wilayah Amerika dan Pasifik”

− kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan (dari DIPA)akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

− Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yangdirencanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.


56/94

52



5.BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Penetapan Kinerja Tingkat UnitKerja Satker Propinsi/Satker Strategis/Balai Eselon III


Unit Kerja Satker Propinsi/Satker Strategis/Balai Eselon III : (a)


CARA PENGISIAN− Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja Unit Kerja Satuan Kerja

Propinsi/ Strategis/Balai.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon II/Unit Mandiri K/L

sesuai dengan perencanaan kinerja jangka menengah.− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari

organisasi unit organisasi Eselon II/Unit Mandiri K/L dalam kolom(1) (harus dijelaskan dengan indikator sesuai penjenjangan dalamRenstra)

−Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikatorkinerja sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJAOUTPUT/SUB OUTPUT/

KOMPONEN

TARGET

VOLUME SATUAN DANA

(1) (2) (3)

1. Output 1(1) Sub Output

a. Komponen 1b. Komponen 2

(2) Sub Output

2. Output 2(1) Sub Output(2) Sub Output


57/94

53




(1) (2) (3)

2. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Rencana Kinerja Tahunan Tingkat

Unit Kerja Eselon II


Unit Kerja Eselon II : (a)Tahun Anggaran : (b)

CARA PENGISIAN

− Header (a) diisi dengan Nama Unit Kerja Eselon II/Unit Mandiri K/L.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Eselon II/Unit Mandiri K/L

sesuai dengan perencanaan kinerja jangka menengah.− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari

organisasi unit organisasi Eselon II/Unit Mandiri K/L dalam kolom(1) (harus dijelaskan dengan indikator sesuai penjenjangan dalamRenstra).

− Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikatorkinerja sasaran strategis.


58/94

54



3. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Rencana Kinerja Tahunan Tingkat

Unit Satminkal Eselon I


Unit Satminkal Eselon I : (a)Tahun Anggaran : (b)

CARA PENGISIAN− Header (a) diisi dengan Nama Unit Satminkal Eselon I/Unit Mandiri K/L.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Satminkal Eselon I K/L

sesuai dengan perencanaan jangka menengah.−

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dariUnit Satminkal Eselon I K/L dalam kolom (1).− Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator

kinerja sasaran strategis.


(1) (2) (3)


59/94


60/94

56



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3)

2. Bentuk dan Tata Cara Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Kerja

Eselon II

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II : (a)


Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun ………. : Rp ………….(c)Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun ……… .: Rp ………….(d)

CARA PENGISIAN

− Header (a) diisi dengan kode Nama Unit Kerja Eselon II.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Kerja Eselon II sesuai

dengan dokumen Penetapan Kinerja.− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari Unit

Kerja Eselon II sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.− Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk

setiap indikator kinerja (indikator kinerja output) sesuai dengandokumen Penetapan Kinerja.

− Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator.− Kolom Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari

masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%).− Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran program

yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.− Footer (d) diisi dengan total jumlah/nilai realisasi anggaran program

yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.


61/94

57



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3)

3. Bentuk dan Tata Cara Pengukuran Kinerja Tingkat Unit Satminkal

Eselon IPENGUKURAN KINERJA

Unit Satminkal Eselon I : (a)


CARA PENGISIAN

− Header (a) diisi dengan kode Nama Unit Satminkal Eselon I.− Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran.− Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Unit Satminkal Eselon I

sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.− Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari Unit

Satminkal Eselon I sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.− Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap

indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.− Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator.− Kolom Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari

masing-masing indikator kinerja (realisasi/target x 100%).− Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran program

yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis

−Footer (d) diisi dengan total jumlah/nilai realisasi anggaran programyang digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun ………. : Rp …………(c)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun ………. : Rp …………. (d)


62/94


63/94

59



INDIKATOR KINERJA UTAMA,

OUTCOME PENTING,

OUTPUT PENTING,

SUB OUTPUT PENTING

4


64/94

60




65/94

61



TUJUAN

KEMENTERIAN

SASARAN

STRATEGISOUTCOME

INDIKATOR

OUTCOME

Meningkatkankualitas lingkunganpermukiman dancakupanpelayanan

infrastruktur dasarbidangpermukiman untukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat

Meningkatkankualitas layanan airminum dan sanitasipermukimanperkotaan

Meningkatnyakualitas kawasanpermukiman danpenataan ruang

Meningkatnyakualitasinfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayan denganpola pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya jumlah cakupanpelayanan airminum

Meningkatnya jumlah pelayanansanitasi

TerlaksananyapembinaankemampuanPemda/PDAM

Terlaksananyapembangunanrusunawa

Terwujudnyarevitalisasi kawasanpermukiman danpenataan

bangunan

Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yangditingkatkaninfrastrukturpermukimanperdesaan/

kumuh/nelayan

Peningkatan jumlahpelayanan airminum

Peningkatan jumlahpelayanan sanitasi

Jumlah Pemda/PDAM yang dibinakemampuannya

Jumlah rusunawayang dibangun

Jumlah kawasanpermukiman danpenataan bangunanyang direvitalisasi

Jumlah kelurahan/desa yangditingkatkan infrastrukturpermukimanperdesaan/ kumuh/nelayan

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA


66/94

62



2. OUTCOME PENTING

2. OUTPUT PENTING

SASARAN

STRATEGISOUTCOME OUTPUT

INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatkan

kualitas kawasan

permukiman dan

penataan ruang

Meningkatkanya jumlah

kabupaten/kota yang

menerapkan NSPK, dalam

pengembangan kawasanpermukiman sesuai rencana

tata ruang wilayah/kawasan

bagi terwujudnya

pembangunan permukiman

Berkurangnya kawasan

kumuh perkotaan

Terlaksananya

pembangunan rusunawa

Layanan

Perkantoran

PeraturanPengembanganPermukiman

LaporanPembinaanPengembanganPermukiman

LaporanPengawasanPengembangan

PermukimanInfrastrukturkawasanpermukimanperkotaan

Rusunawa besertainfrastrukturpendukungnya

Jumlah

kabupaten/kota

yang menerbitkan

produkpengaturan

permukiman

Jumlahkawasan kumuhperkotaan yangditangani

Jumlahrusunawaterbangun

Kabupaten/

Kota

Kawasan

Twin Blok

Meningkatnyakualitas infrastrukturpermukimanperdesaan/ kumuh/nelayan denganpola pemberdayaanmasyarakat

Menurunnya kesenjanganantar wilayah

Meningkatnya jumlahkelurahan/desa yangditingkatkan infrastrukturpermukiman perdesaan/

kumuh/nelayan

InfrastrukturKawasan

PermukimanPerdesaan

InfrastrukturPendukungKegiatan Ekonomidan Sosial (RISE)

InfrastrukturPerdesaan (PPIP)

Jumlah kawasanpermukiman

perdesaanditangani

Jumlah kawasanPusatPertumbuhanterbentuk

Jumlah desatertinggal yangditangani

Kawasan

Kawasan

Desa

Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalamPengembangan Permukiman


67/94

63



2. OUTPUT PENTING

SASARAN


INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatkankualitas kawasanpermukiman danpenataan ruang

Meningkatnyakualitasinfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayandengan polapemberdayaanmasyarakat

Meningkatkanya jumlahkabupaten/kota yangmenerapkan NSPK, dalampengembangan kawasan permukiman sesuai rencanatata ruang wilayah/kawasanbagi terwujudnyapembangunan permukiman

Terwujudnya revitalisasikawasan permukiman danpenataan bangunan

Meningkatnya infrastrukturpermukiman perdesaan/kumuh/nelayan

LayananPerkantoran

PeraturanPenataanBangunan danLingkungan

LaporanPembinaanPelaksanaanPenataanBangunan danLingkungan,PengelolaanGedung danRumah Negara

Laporan

PengawasanPenataanBangunan danLingkungan,PengelolaanGedung danRumah Negara

Bangunan Gedungdan Fasilitasnya

Sarana dan

PrasaranaLingkunganPermukiman

Keswadayaanmasyarakat

Jumlahkabupaten/ kotayangmenerbitkanprodukpengaturanBangunanGedung danLingkungan

Jumlah kawasanyang meningkatfungsinya

Jumlahkelurahan/desayang meningkatkualitasnyamelaluipemberdayaanmasyarakat

Kabupaten/Kota

Kawasan(Strategis,RTH,Tradisional)

Kelurahan/Desa

Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan

Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara


68/94

64



2. OUTPUT PENTING

SASARAN


INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatnyakualitas layananair minum dansanitasipermukimanperkotaan

Meningkatkanya jumlahkabupaten/kota yangmenerapkan NSPK,dalam pengembangankawasan permukimansesuai rencana tata ruang

wilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukiman

Meningkatnya jumlahpelayanan sanitasi

Berkurangnya potensitimbunan sampah

LayananPerkantoran

PeraturanPengembanganPenyehatan

LingkunganPermukiman

LaporanPembinaanPelaksanaanPenyehatanLingkunganPermukiman

LaporanPengawasanPelaksanaanPenyehatanLingkunganPermukiman

Infrastruktur AirLimbah

InfrastrukturDrainasePerkotaan

InfrastrukturTempatPemrosesanAkhir Sampah

InfrastrukturTempatPengolahanSampahTerpadu/3R

Jumlahkabupaten/kota yangmenerbit-kan produkpengaturan

air limbah dandrainase

Jumlahcakupanpelayanansistem airlimbah

Luas kawasanpotensi banjirdi perkotaanyangtertangani

Jumlahcakupanpelayananpersampahan

Kabupaten/Kota

Kawasan

Kawasan

Kawasan

Kegiatan: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan sanitasilingkungan (air limbah, drainase) serta pengembangan sumber pembiayaan dan polainvestasi persampahan


69/94

65



2. OUTPUT PENTING

SASARAN


INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatnyakualitaslayananair minumdan sanitasi

permukimanperkotaan

Meningkatkanya jumlah kabupaten/kota yang menerapkanNSPK, dalampengembangan

kawasan permukimansesuai rencana tataruang wilayah/kawasanbagi terwujudnyapembangunanpermukiman

Terlaksananyapembinan kemampuanPemda/PDAM

Meningkatnya cakupanpelayanan air minum

LayananPerkantoran

PeraturanPengembanganSistem

Penyediaan AirMinum

LaporanPembinaanPelaksanaanPengembanganSPAM

LaporanPengawasanPelaksanaanPengembanganSPAM

PercontohanRe-Use dan DaurUlang Air Minum

PenyelenggaraSPAMTerfasilitasi

SPAM Regional

SPAM dikawasan MBR

SPAM di Ibu KotaKecamatan (IKK)

SPAM Perdesaan

SPAM KawasanKhusus

Jumlahkabupaten/ kotayangmenerbitkanprodukpengaturan air

minum

JumlahKabupaten/Kota/PDAM yangmemperoleh

pembinaankemampuan

Jumlah cakupanpelayanan(kawasan) SPAM

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kawasan

Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Pembiayaandan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum


70/94

66



2. OUTPUT PENTING

SASARAN

STRATEGIS OUTCOME OUTPUT

INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatnyakualitaspengaturan,pembinaan danpengawasanpada

pembangunaninfrastrukturpermukiman

Meningkatkanya jumlahKabupaten/Kota yangmenerapkan NSPK, dalampengembangan kawasanpermukiman sesuairencana tata ruang

wilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukiman

Tersedianya infrastrukturtanggap darurat/kebutuhan mendesak

LayananPerkantoran

DokumenAdministrasi danPengelolaanPegawai/Ortala

LaporanAdministrasiKeuangan danAkuntansi

LaporanPenyelenggaraanKegiatan BantuanHukum dalamrangkaPenanganan

PerkaraDokumen SistemAkuntansi BarangMilik Negara

LaporanPenyelenggaraanHabitatPrasarana danSarana gedung,Kantor danPeralatannya

Layanan Publik(PNBP)

InfrastrukturTanggap Darurat/KebutuhanMendesak

Jumlahdukunganmanajemenbidangpermukiman

Jumlah paketinfrastrukturtanggapdarurat/kebutuhanmendesak

Pegawai danPaket

Paketpersampahandan drainase,unit untukair minumdan airlimbah, paketcadangan

mendesakbidang perkim

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya


71/94

67



2. OUTPUT PENTING

SASARAN


INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatnyakualitaspengaturan,pembinaan danpengawasan

padapembangunaninfrastrukturpermukiman

Meningkatkanya jumlahkabupaten/kota yangmenerapkan NSPK, dalampengembangan kawasanpermukiman sesuai

rencana tata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukiman

LayananPerkantoran

Kebijakan danStrategi Bidang

permukiman

Program danAnggaran BidangPermukiman

Kerjasama LuarNegeri Bilateraldan MultilateralEvaluasi KinerjaBidang

Permukiman

Data danInformasi BidangPermukiman

LaporanPerencanaan danPengendalianProgram BidangPermukiman

LaporanPenyelenggaraanPNPM Mandiri

Jumlah

Kebijakan,

Program dan

Anggaran,

Kerjasama Luar

Negeri, DataInformasi serta

Evaluasi Kinerja

Infrastrukutr

Bidang

Permukiman

Paket

Kegiatan : Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, datainformasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman


72/94

68



2. OUTPUT PENTING

SASARAN

STRATEGIS OUTCOME OUTPUT

INDIKATOR

OUTCOME SATUAN

Meningkatnyakualitaslayananair minumdan sanitasi

permukimanperkotaan

Meningkatkanya jumlahKabupaten/Kota yangmenerapkan NSPK, dalampengembangan kawasanpermukiman sesuai

rencana tata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukiman

LayananPerkantoran

LaporanPembinaan

DukunganPenyelenggaraanSPAM

Konsep NSPK

Laporanpemantauan danEvaluasiPenerapan NSPK

LaporanPendampinganPerbankan/SumberPembiayaan

LaporanPendampinganKPS/PromosiInvestasi

Jumlahkabupaten/kota yangmenerapkanNSPK

Laporan

Kegiatan: Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan

Persampahan


73/94

69



2. OUTPUT PENTING

NO OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN

1 Layanan Perkantoran Jumlah laporan pembinaanpenyelenggaraan bidangpengembangan permukiman

Bulan/Tahun

2 Peraturan PengembanganPermukiman Jumlah NSPK nasionalbidang pengembanganpermukiman

NSPK

3 Laporan PembinaanPengembanganPermukiman

Jumlah laporan pembinaanpenyelenggaraan bidangpengembangan permukiman

Laporan

4 Laporan PengawasanPenyelenggaraan BidangPengembangan

Permukiman

Jumlah laporan pengawasanpenyelenggaraan bidangpengembangan

permukiman

Laporan

5 Infrastruktur KawasanPermukiman Perkotaan

Jumlah kawasanpermukiman perkotaanyang ditangani

Kawasan

6 Rusunawa besertaInfrastrukturPendukungnya

Jumlah satuan unit hunianrumah susun yangterbangun besertainfrastruktur pendukungnya

Twin Block

7 Infrastruktur KawasanPermukiman Perdesaan

Jumlah kawasan yangterbangun infrastrukturpermukiman perdesaan

Kawasan

8 Infrastruktur PendukungKegiatan Ekonomi danSosial (RI

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP-PK.pdf

Documents

Transcript of BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP-PK.pdf