A6-Proses Penyusunan AMDAL

download A6-Proses Penyusunan AMDAL

of 32

Transcript of A6-Proses Penyusunan AMDAL

  • A-6

    PROSES PENYUSUNAN AMDAL

    DIKLAT

    DASAR-DASAR AMDAL

    Endang Astuti

    Kerjasama

    Kementerian Negara Lingkungan Hidup

    dengan

    Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan

    2012

  • Proses Penyusunan AMDAL

    Endang Astuti

    Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

    Cetakan Pertama 2012

    Hak Cipta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup

    ISBN:

    KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Jl. Kebon nanas ......

    Jakarta

    Kerjasama dengan Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan

  • KATA PENGANTAR

    nama penulis modul, ruang lingkup modul kaitan antar kompetensi yang ingin dicapai. dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga diklat

    Jakarta, 29 September 2012

    Penulis

  • DAFTAR ISI

    Kata Pengantar..................................................................................... i Daftar Isi................................................................................................ Daftar Informasi Visual ......................................................................... Daftar lampiran .....................................................................................

    ii iii iv

    BAB I PENDAHULUAN............................................................. 1

    1.1. Latar Belakang........................................................ ..

    1.2. Deskripsi Singkat..................................................... ..

    1.3. Tujuan Pembelajaran .............................................. ..

    1.4. Pokok Bahasan dan Sub Pokok bahasan................ .. BAB II POKOK BAHASAN ....................................................... .. 2.1. Judul .......................................................... .. 2.2 Indikator Keberhasilan.......................................... .. 2.3 Uraian dan Contoh................................................ .. 2.4 Latihan .................................... ..

    2.5 Rangkuman........................................................... .. 2.6 Evaluasi Pokok Bahasan.....................................

    2.7 Umpan Balik dan Tindak Lanjut.......................... ..

    ..

    BAB III PENUTUP....................................................................... ..

    4.1. Kesimpulan Modul .................................................. 4.2 Evaluasi kegiatan belajar ..........

    ..

    ..

    4.2. Kunci jawaban latihan soal ........ .. DAFTAR PUSTAKA.. .. RIWAYAT HIDUP PENULIS................................................................... ..

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar belakang

    Pasal 22 ayat 1 UU No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal dan pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal diatur dengan peraturan Menteri. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pemrakarsa harus melakukan penapisan untuk mengatahui apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan wajib Amdal atau tidak. Untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sesuai dengan penapisan Lampiran II PerMen LH No.5 Tahun 2012 maka diwajibkan untuk menyusun dokumen Amdal. Dalam menyusun dokumen Amdal ini pemrakarsa melibatkan masyarakat sesuai amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH pasal 26. Dokumen Amdal yang disusun oleh pemrakarsa terdiri atas dokumen Kerangka Acuan Andal (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Menurut pasal 27 UU No.32 Tahun 2009 pasal 27, dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain, sedangkan pasal 28 menyebutkan bahwa penyusun amdal tersebut wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Dalam hal terdapat perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Izin Lingkungan seperti tercantum dalam pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Atas dasar amanat dalam peraturan-peraturan tersebut maka peserta Diklat Dasar-dasar Amdal harus mengetahui pokok bahasan penapisan kegiatan wajib Amdal, keterlibatan masyarakat dalam proses amdal, penyusunan dokumen Amdal, perubahan rencana kegiatan dan izin lingkungan serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal. 1.2 Deskripsi singkat

    Peserta diklat Dasar-Dasar Amdal harus mengetahui proses penapisan untuk menentukan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau tidak, siapa yang boleh

  • menyusun dokumen Amdal ? apa saja hasil kajian Amdal ? apakah harus melibatkan masyarakat ? dan bagaimana apabila pemrakarsa melakukan perubahan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ? Modul ini akan membahas pokok-pokok bahasan tersebut.

    Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib memiliki Amdal. Untuk menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan wajib amdal atau tidak, maka pemrakarsa harus melakukan penapisan. Penapisan dilakukan berdasarkan PerMen LH No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal tercantum pada Lampiran I PerMen LH No.5 Tahun 2012 dan untuk menentukan apakah rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut wajib Amdal maka, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PerMen LH No.5 Tahun 2012.

    Dalam menyusun Dokumen Amdal, pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal atau penyusun bersertifikasi yang tidak tergabung dalam LPJP. LPJP Amdal yang diperbolehkan untuk menyusun dokumen Amdal adalah LPJP yang memiliki registrasi, sedangkan penyusun dokumen Amdal sedikitnya harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikasi ketua dan 2 (dua) orang yang memliliki sertifikasi anggota.

    Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak besar dan penting selanjutnya disebut dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

    Hasil kajian Amdal berupa dokumen KA Andal, Andal dan RKL-RPL. Kerangka Acuan selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin

  • Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

    1.3 Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan dapat;

    1. Melakukan proses penapisan untuk menentukan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau tidak

    2. Memahami proses penyusunan dokumen Amdal 3. Memahami tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal 4. Memahami sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal 5. Memahami perubahan izin lingkungan apablia terdapat perubahan rencana usaha dan/atau

    kegiatan

    1.4 Pokok Bahasan dan Sub Pokok bahasan

    Pokok bahasan dalam modul Penyusunan Amdal untuk Diklat Dasar-Dasar Amdal yaitu ; 1. Proses penapisan untuk menentukan usaha dan/atau kegiatan wajib amdal 2. Proses penyusunan Amdal 3. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal 4. Penyusun dokumen Amdal harus mempunyai sertifikasi kompetensi penyusun Amdal 5. Perubahan Izin Lingkungan apabila terdapat perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan

  • BAB II

    POKOK BAHASAN

    2.1 Judul

    Penyusunan Amdal

    2.2 Indikator Keberhasilan

    Setelah selesai pembelajaran ini, peserta telah dapat ; 1. Melakukan proses penapisan untuk menentukan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan

    wajib amdal atau tidak 2. Menjelaskan proses penyusunan dokumen Amdal 3. Menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal 4. Menjelaskan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal 5. Menjelaskan perubahan Izin Lingkungan apabila terdapat perubahan rencana usaha

    dan/atau kegiatan

    2.3 Uraian dan Contoh

    2.3.1 Proses Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan

    Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut wajib Amdal atau tidak, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam bagan alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Gambar 1) dan penjelasannya pada keterangan. Proses penapisan ini tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

  • 14

    12

    5

    3

    4

    7

    8

    14

    12

    Gambar 1. Bagan alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana

    usaha dan/atau kegiatan memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

    13

    6

    11

    11

    Jika: a. rencana usaha

    dan/atau kegiatan

    yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan

    pendukung atas usaha dan/atau kegiatan

    yang diusulkan yang; TIDAK TERMASUK

    dalam daftar pada lampiran I PerMen LH

    No.5 tahun 2012

    Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung? Catatan: 1. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung dimaksud waijb ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan); dan 2. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (3)).

    Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

    BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung

    Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan

    uji ringkasan informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)

    Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; TERMASUK dalam daftar pada lampiran I PerMen LH No.5 tahun 2012

    WAJIB MEMILIKI AMDAL

    Jika: a. rencana usaha

    dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan

    pendukung atas usaha dan/atau

    kegiatan yang diusulkan yang; TIDAK BERADA di

    dalam dan/atau

    berbatasan langsung

    WAJIB MEMILIKI UKL UPL atau SPPL

    uji ringkasan informasi awal dengan KRITERIA PENGECUALIAN atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan dengan kawasan

    lindung

    Jika: a. rencana usaha

    dan/atau kegiatan yang

    diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha

    dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

    TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4)

    PerMen LH No.5 tahun 2012

    Jika: a. rencana usaha dan/atau

    kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan

    yang diusulkan yang; TIDAK TERMASUK dalam

    kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4) PerMen LH

    No.5 tahun 2012

    2

    9

    10

    1

    6

    13

    11

  • Keterangan:

    1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

  • 2. Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Lampiran I (satu) tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

    3. Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau

  • b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang;

    TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka: 4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki

    amdal. 5. Jika:

    a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan yang; TIDAK TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:

    6. Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau

    berbatasan langsung dengan kawasan lindung? a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi utama melindungi

    kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan lindung tersebut adalah ; 1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan resapan air 4. Sempadan pantai 5. Sempadan sungai 6. Kawasan sekitar danau atau waduk 7. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut 8. Cagar alam dan cagar alam laut 9. Kawasan pantai berhutan bakau 10. Taman nasional dan taman nasional laut 11. Taman hutan raya 12. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut 13. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam 14. Kawasan cagar alam geologi 15. Kawasan imbuhan air tanah 16. Sempadan mata air 17. Kawasan perlindungan plasma nutfah 18. Kawasan pengungsian satwa

  • 19. Terumbu karang 20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

    b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan

    lindung adalah rencana usaha dan/atau kegiatan yang ; 1. Batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau 2. Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi

    kawasan lindung terdekat 7. Jika:

    a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan yang TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

    8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL (Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL).

    9. Jika:

    a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan yang; BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

    10. Uji ringkasan informasi dengan KRITERIA PENGECUALIAN atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kriteria pengecualian tersebut adalah ; a. Ekplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi b. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan c. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung d. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak

    penting terhadap lingkungan hidup e. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup

  • f. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat

    11. Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan yang; TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4) PerMen LH No 5 Tahun 2012, maka:

    12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL (Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL).

    13. Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang

    diusulkan yang; TIDAK termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4) PerMen LH No 5 Tahun 2012, maka:

    14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

    2.3.2 Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat

    Menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang perlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal disebutkan bahwa ; (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan

    melibatkan masyarakat.

    (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

    (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

  • Selain itu dalam pasal 65 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan ayat 3 menyebutkan Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses amdal wajib melibatkan masyarakat

    2.1. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk: 1) Melindungi kepentingan masyarakat; 2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau

    kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;

    3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

    4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

    2.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan 1) Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; 2) Transparansi dalam pengambilan keputusan; 3) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan 4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

    2.3 Masyarakat yang Berkepentingan Masyarakat yang berkepentingan berhak untuk terlibat dalam proses amdal dan mendapatkan keterbukaan informasi proses amdal. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi ; 1) Masyarakat Terkena Dampak:

  • Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

    2) Masyarakat Pemerhati: Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

    3) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

    Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:

    a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal

    2.4. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL: Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UUPPLH Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan. Pengikutsertaan masyarakat dapat dilakukan melalui ; 1) Pengikutsertaan masyarakat yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka

    Acuan yang meliputi ; a. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

    i. Pengumuman ini dapat berupa ; Papan pengumuman Koran nasional dan Koran local Radio dan/atau televisi Website Poster, leaflet dan lain-lain

  • ii. Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan

    iii. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

    b. Konsultasi publik. Konsultasi publik diselenggarakan dalam rangka mengundang berbagai masukan dari masyarakat

    2) Pengikutsertaan masyarakat terkena dampak dalam anggota komisi penilai amdal. Wakil masyarakat terkena dampak merupakan anggota Komisi Penilai Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam sidang komisi penilai AMDAL masyarakat dapat memberikan masukan, saran dan tanggapan terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL.

    3) Pengikutsertaan masyarakat terkena dampak dalam proses Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 PP27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Selanjutnya dalam pasal 45 menyebutkan ; 1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan

    yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan

    papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

    3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

    4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

    2.3.3 Proses Penyusunan Dokumen Amdal Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut

    AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan

  • yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak besar dan penting selanjutnya disebut dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen amdal memuat:

    1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 3. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau

    kegiatan; 4. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana

    usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 5. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan

    atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan 6. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

    Penyusunan Amdal tersebut dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas: a. Kerangka Acuan; Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL b. Analisis dampak lingkungan (Andal); dan c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

    KA-ANDAL Kerangka Acuan selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL.

    1. Tujuan dan fungsi KA-ANDAL a. Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah:

    Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

    biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. b. Fungsi dokumen KA-ANDAL adalah:

    Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan penyusun studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan;

  • Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

    2. Dasar pertimbangan penyusunan KA-ANDAL a. Keanekaragaman

    ANDAL bertujuan menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, pengaruh manusia, dan sebagainya. Karena itu, tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun akan berbeda-beda. Dengan demikian KA-ANDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus ditelaah, dan komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.

    b. Keterbatasan sumber daya Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, seperti antara lain: keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode, dan sebagainya. KA-ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa mengurangi mutu pekerjaan ANDAL. Dalam KA-ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas.

    3. Efisiensi Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan prakiraan dan evaluasi dalam ANDAL sesuai hasil pelingkupan. Melalui cara ini ANDAL dapat dilakukan secara efisien. Penentuan masukan berupa data dan informasi yang amat relevan ini kemudian disusun dan dirumuskan dalam KA-ANDAL.

    3. Proses pelingkupan Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan. Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini dapat dihasilkan:

  • 1) Dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah;

    2) Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;

    3) Batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan prakiraan perubahan kualitas/kondisi lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek.

    4) Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metode yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

    Semakin baik hasil pelingkupan semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan dilakukan.

    ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Penyusunan Andal mengikuti diagram alir berikut ini ;

  • PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

    1. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup Dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan

  • meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup 4 (empat) kelompok aktivitas : 1) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak

    negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek;

    2) Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek);

    3) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;

    4) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.

    2. Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan hidup Mengingat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/ pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang "basic design" untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena a. Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek)

    relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL;

  • b. Pokok- pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa.

    Di samping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen ANDAL.

    3. Rencana pengelolaan lingkungan hidup Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistimatis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut : a. Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip,

    kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud;

    b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

    c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih;

    d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek-aspek yang perlu diutarakan sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi personalnya.

    4. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

  • RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

    1. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

    2. Kedalaman rencana pemantauan lingkungan hidup Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni : (a) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami

    perubahan mendasar, atau terkena dampak penting. (b) Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang

    dinyatakan dalam ANDAL, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;

    (c) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan;

    (d) Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan;

    (e) Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup :

  • i. Jenis data yang dikumpulkan; ii. Lokasi pemantauan; iii. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan; iv. Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang

    digunakan untuk pengumpulan data); v. Metode analisis data.

    (f) Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

    2.3.4 Sistem Sertifikasi Penyusun Dokumen Amdal

    Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri yaitu oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain. Pihak lain meliputi penyusun Amdal: a. perorangan; atau b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

    Dokumen Amdal wajib disusun oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. Berdasarkan Permen No.7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Tim penyusun tersebut terdiri atas: a. ketua tim; dan b. anggota tim.

    Tim penyusun tersebut paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan

    Sertifikat kompetensi penyusun Amdal ; (a) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal diperoleh melalui uji kompetensi. (b) Untuk mengikuti uji kompetensi setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan

    penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal tersebut diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal. Pasal 10

  • PerMen 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelatihan kompetensi untuk calon penyusun dokumen Amdal dilaksanakan oleh LPK yang teregistrasi

    (c) Uji kompetensi penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.

    Pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi. Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan: 1) berbadan hukum; 2) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki

    sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen Amdal; 3) memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang

    memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;

    4) memiliki sistem manajemen mutu; dan 5) melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen

    Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

    6) Mendapatkan registrasi dari Kementrian Lingkungan Hidup

    2.3.5 Perubahan Izin Lingkungan Apabila Terjadi Perubahan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

    Menurut Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana meliputi:

    a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

    b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud

  • maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

    c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap

    lingkungan hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin

    Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka

    peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam

    atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

    d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

    e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atauKegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

    Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

    a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

    Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

    2.4 Latihan

    Petunjuk pengerjaan :

  • Pilihlah satu jawaban yang paling tepat ! 1. AMDAL merupakan Instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat:

    A. Sukarela; B. Bila diperlukan; C. Bagian dari UKL UPL; D. Awal dari Audit Lingkungan; E. Wajib.

    2. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk di dalam daftar Lampiran I Per.Men. LH. No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL, maka: Pernyataan yang tidak tepat adalah:

    A. Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak wajib AMDAL; B. Wajib melakukan UKL dan UPL meskipun berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai

    daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan;

    C. Wajib melakukan AMDAL apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

    D. Wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

    E. Tidak wajib melakukan AMDAL karena skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum pada lampiran Per. Men. L.H. tersebut.

    3. Tanggapan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan yang diumumkan, penting untuk digunakan dalam penyusunan:

    A. K.A.ANDAL B. ANDAL C. RKL-RPL D. Jawaban (A), (B), dan (C) salah semua E. Jawaban (A), (B), dan (C) betul semua

    4. Dokumen ANDAL hendaklah mengacu pada: A. Deskripsi kegiatan B. Deskripsi kegiatan dan rona lingkungan C. K.A.ANDAL yang telah disetujui D. Surat Keputusan K.A.ANDAL

  • E. Permintaan Komisi Penilai AMDAL

    5. Berdasarkan Peraturan Menteri LH No.7 Tahun 2010 maka Penyusun dokumen AMDAL disyaratkan : A. Dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa disusun oleh lembaga penyedia jasa

    penyusunan dokumen AMDAL yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi. B. Dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa dapat disusun oleh tim penyusun

    yang ditetapkan oleh pemrakarsa. C. Tim penyusun dokumen AMDAL minimal ada 3 orang penyusun memiliki sertifikat

    kompetensi dengan 1 orang memiliki kualifikasi sebagai ketua tim. D. Tim penyusun dokumen AMDAL wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak

    penting yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. E. Semua jawaban benar

    .2.5 Rangkuman

    2.6 Evaluasi Pokok Bahasan

    2.7 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

  • BAB III

    PENUTUP

    3.1 Kesimpulan Modul

    3.2 Evaluasi kegiatan belajar

    3.3 Kunci jawaban latihan soal Kunci Jawaban Soal No.;

    1. E 2. B 3. A 4. C 5. E

  • DAFTAR PUSTAKA

  • RIWAYAT HIDUP PENULIS